Menko Airlangga Optimistis Awal 2021 Ada Pemulihan Ekonomi
Terasjabar.id - Resesi ekonomi yang terus menerus bisa membawa sebuah negara masuk ke situasi krisis ekonomi.
Negeri ini pernah mengalami krisis ekonomi pada 1998 yang membuat pemerintah Orde Baru dan
Presiden Soeharto lengser dari kekuasannya.
“Terjadi krisis ekonomi manakala dalam setahun pertumbuhan ekonomi terus menerus dalam kondisi
minus. Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan tren membaik, selain itu kondisi saat ini berbeda
dengan pada 1998 lalu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KP-PEN), Airlangga Hartarto dalam wawancara eksklusif
dengan Tribun Network, di Jakarta, Selasa (1/8).
Berikut lanjutan petikan wawancara dengan Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar
tersebut.
Ada kekhawatiran Indonesia akan mengalami krisis ekonomi, bagaimana menurut Anda?
Kondisi saat ini beda dengan krisis 1998. Pada saat itu namanya krisis Asia Timur tapi di tingkat global
tidak. Saat itu sektor UMKM tidak kena, tapi sektor korporasi terkena.
Bailout perekonomian di 1998 itu 44 persen dari PDB (product domestic bruto). Saat ini pemerintah
hanya lebarkan defisit 6,4 persen dari PDB. Kedua, saat sekarang itu sektor keuangan sedang baik,
perbankan lagi baik. Memang ada satu dua (perbankan) bermasalah.
Pada krisis 1998 stock market mati surinya agak lama. Sekarang walau situasi krisis tapi stock market
sudah relatif kembali.
Sektor keuangan likuiditasnya penuh. Proyeksi kedepan, 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4-5
persen. Pada awal tahun depan ada recovery ekonomi.
Selain vaksin, harapan untuk mengatasi pandemi Covid-19 adalah obat Covid-19 yang dihasilkan
Universitas Airlangga. Namun muncul kesan terlalu terburu-buru sehingga Badan Pengawas
Obat dan Makanan menolak memberi izin edar. Bagaimana komentar Anda?
Saya kira tidak (terburu-buru) karena BPOM kan bagian dari pemerintah. Memang, obat baru boleh
beredar di pasaran setelah mendapat izin BPOM.
Sebagai Ketua KP-PEN apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia?
Saya rasa pemerintah hadir. Pertama dalam pengadaan peralatan, obat-obatan, APD (alat pelindung
diri), pemerintah hadir. Bicara masker, kita bisa produksi secara nasional.
Kedua terkait jumlah pelayanan kesehatan, rumah sakit cukup. Kondisi rumah sakit, baik itu yang ICU
maupun yang non-ICU, termasuk rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, jumlah tempat tidurnya
jauhlebih banyak daripada jumlah pasien.
Terkait dengan sosial security untuk meningkatkan demand, pemerintah punya banyak program,
terakhir bantuan untuk usaha kecil dan menengah yang besarnya Rp 2,4 juta. Ditambah lagi bantuan
bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta.
Bantuan itu untuk mengungkit daya beli masyarakat. Program bantuan sosial kepada lebih dari 110 juta
penduduk Indonesia, diharapkan roda ekonomi bergerak.
Melompat ke hal lain, sebagai Ketua Umum Partai Golkar , Anda punya kepentingan terkait
Pilkada Serentak 2020. Apa target Anda?
Dalam setiap kali pemilu, targetnya hanya satu, yaitu menang. Soal bagaimana caranya, itu rahasia
dapur. Partai Golkar menargetkan kemenangan minimal 60 persen dari total pemilihan yang
berlangsung pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Di dalam politik itu kita membutuhkan tangan-tangan untuk memenangkan pertempuran. Partai campur
tangan untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Selain itu para kader yang ikut kontestasi
harus punya jaringan di masyarakat.
Apakah di antara yang dicalonkan Partai Golkar ada mantan narapidana kasus korupsi?
Setahu saya Partai Golkar tidak mencalonkan kandidat seperti itu. Jadi tidak ada mantan narapidana
kasus korupsi.
Sebagai anggota partai koalisi pendukung pemerintah, apakah dalam hal itu menjadi
pertimbangan dalam koalisi di Pilkada Serentak 2020?
Tentu prioritas kepada koalisi pendukung pemerintah. Kedua melihat potensi menang. Ketiga dilihat
yang bakal menang.
Dalam pilkada kali ini sejumlah keluarga pejabat dan elite politik ikut kontestasi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?
Buat Golkar paling penting elektabilitas, melalui pendekatan ilmiah yaitu survei. Jadi kalau surveinya
bagus, kebetulan dia anak presiden, tentu Golkar mendukung, khusus di Solo (Gibran Rakabuming,
putra sulung Presiden Jokowi), kemudian juga yang di Medan (Bobby Nasution, menantu Presiden
Jokowi). Jadi tetap elektabilitas yang jadi ukuran, peluang menangnya ada.
Faktor logistik (uang) dipertimbangkan apa tidak oleh Golkar?
Golkar memastikan tidak pakai mahar politik. Namun para calon harus punya dana untuk beli kaus,
bendera, masker. Alat peraga kampanye kan harus diadakan.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, apa pesan Anda kepada kader yang ikut pilkada?
Pertama tentu dalam situasi Covid-19 cara kampanye tentu beda. Yang dicari masyarakat tentu sosok
yang bisa membawa keluar dari pandemi.
Mereka harus mampu melakukan transformasi, bukan hanya di sektor ekonomi tapi juga di sektor
kesehatan. Para pemimpin Indonesia post-pandemi covidakan berbeda sama sekali dengan masa
sebelumnya. Tokoh transformasi ini yang ditekankan Golkar. (dennis)
(Tribunnews.com)