40 Persen Anggaran Corona Belum Miliki DIPA
Terasjabar.id --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sampai saat ini 40 persen dari dana Rp695 triliun yang digelontorkannya untuk penanganan virus corona belum memiliki Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA nya saja besar sekali 40 persen. DIPA nya belum ada," ucap Jokowi dalam video conference, Senin (3/8).
Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih sulit direalisasikan karena belum memiliki daftar alokasi dana. Padahal, anggaran butuh secepatnya direalisasikan untuk mendongkrak perekonomian di tengah krisis pandemi.
"DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi," imbuh Jokowi.
Jokowi mengatakan belum adanya DIPA tersebut menunjukkan kementerian dan lembaga pemerintah belum memiliki aura krisis dalam menangani pandemi virus corona di dalam negeri. Padahal, Jokowi sudah berkali-kali memperingatkan hal tersebut kepada seluruh jajarannya.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih kecil. Ini terjebak pada pekerjaan harian," kata Jokowi.
Tak hanya aura krisis, kepala negara juga menyatakan masalah tersebut makin menunjukkan bahwa anak buahnya belum tahu apa yang harus menjadi prioritas kerja ketika pandemi menghantam Indonesia.
Untuk itu, Jokowi meminta satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi untuk menangani hal tersebut. "Oleh sebab itu saya minta pak ketua (satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi), urusan ini dirinci satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif," jelas Jokowi.
Selain anggaran tak ber-DIPA, ia juga menyoroti realisasi anggaran penanganan virus corona yang masih rendah. Sejauh ini, penyerapannya baru 20 persen dari total alokasi yang sebesar Rp695,2 triliun.
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran masih minim sekali, sekali lagi dari Rp695,2 triliun baru 20 persen yang terealisasi atau Rp141 triliun. Masih kecil sekali," kata Jokowi.
Namun, ia menyatakan terdapat beberapa pos yang penyerapan anggarannya sudah lumayan besar. Beberapa sektor itu, seperti perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar 39 persen serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 25 persen.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Dana itu disiapkan untuk meredam dampak pandemi di berbagai sektor.
Detailnya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korupsi Rp53,55 triliun.
(aud/agt/CNN)