Wagub Jawa Barat Mengingatkan KepadaSeluruh Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 Menjaga Netralitas
Terasjabar.id - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan kepada seluruh penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 menjaga netralitas. Sebab ada calon petana yang maju kembali di Pilkada 2020.
"Jadi karena kami khawatir kalau ada pasangan petahana yang maju kembali, kemudian anggaran pada tahun ini, mungkin diberikan oleh daerah atau yang memimpin saat ini, sehingga ada kekakuan. Karena itu kepada seluruh penyelenggara pilkada di Jawa Barat, untuk menjaga netralitas," kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum, di Bandung, Selasa (21/7/2020).
Selain itu, Wagub Uu juga berpesan agar penyelenggara pilkada tahun 2020 di Jabar menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Dia menuturkan penyelenggara pilkada serentak tahun ini juga harus mempertahankan integritas agar bisa melaksanakan pemilihan dengan baik dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Rifqi Ali Mubarok menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jabar melibatkan 2.159 panitia pemungutan suara (PPS).
"Pilkada Serentak 2020 di Jabar ini melibatkan 231 Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di tingkat kecamatan, 2.159 PPS di tingkat desa atau kelurahan, dan para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP di 33.500 TPS di delapan daerah tersebut," kata Rifqi Ali Mubarok.
Rifki mengatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jabar tahun ini dinyatakan siap digelar pada 9 Desember 2020 dan tahapannya sudah dimulai sejak Juni 2020.
Daerah di Jabar yang melaksanakan Pilkada yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Karawang, Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok.
Menurut dia, kesiapan pilkada serentak 2020 di Jawa Barat yang dilaksanakan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa pandemi COVID-19, bisa dilihat dari kesiapan penganggaran untuk pilkada di setiap daerah.
Dia menuturkan delapan kota dan kabupaten tersebut semuanya sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan anggaran tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada pengurangan.
Ada lima daerah yang menerima tambahan anggaran dari APBD untuk mendukung pelaksanaan pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, yaitu untuk penyediaan alat pelindung diri, pelaksanaan tes cepat, dan penambahan jumlah TPS,
"Seluruh kabupaten dan kota ini sudah menerima tambahan dari APBN. Sehingga sudah dipastikan semua anggaran kita sudah siap, yang NPHD sudah kita terima 100 persen," katanya.
Disadur dari iNews.id