Jokowi Sebut Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen kalau Lockdown
Terasjabar.id --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa negatif sejak kuartal II 2020 karena virus corona bila pemerintah menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown. Bahkan proyeksinya ekonomi dalam negeri bisa menyusut sampai minus 17 persen.
Perkiraan ia dasarkan pada ramalan sejumlah lembaga ekonomi internasional.
"Saya tidak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin bisa minus 17 (persen)," ucap Jokowi saat rapat bersama dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, dikutip Kamis (16/7).
Jokowi menyatkan sejumlah lembaga internasional memang memperkirakan ekonomi dunia bakal mengalami tekanan hebat akibat corona. Salah satunya, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).
Menurut OECD, laju perekonomian beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown akan tumbuh negatif sampai dua digit. Misalnya, Perancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Jerman minus 11,2 persen, dan Amerika Serikat minus 9,7 persen.
"Minus semuanya, negara-negara minus, tidak ada yang plus semua," ujarnya.
Sementara untuk ekonomi global, Jokowi mengatakan OECD memperkirakan akan menyentuh minus 6 persen sampai minus 7,6 persen pada tahun ini. Sedangkan menurut Bank Dunia, akan minus 5 persen.
"Betapa beratnya situasi ini," imbuhnya.
Kendati begitu, Jokowi mengklaim ekonomi Indonesia kemungkinan tidak akan jatuh sampai dua digit. Sebab, Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown, melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dengan kebijakan itu, orang nomor satu di Indonesia itu memperkirakan laju perekonomian hanya minus 4,3 persen pada kuartal II 2020. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kuartal I 2020 yang masih positif 2,97 persen.
"Beruntung sekali, kita sekarang ini, kondisi ekonomi kita, meskipun di kuartal kedua pertumbuhannya kemungkinan kita bisa minus ke 4,3 persen," katanya.
Di sisi lain, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan proyeksi ekonomi itu tak lepas dari peran dari para pemerintah daerah (pemda) untuk ikut menerapkan kebijakan yang mampu menekan penyebaran virus corona atau covid-19. Menurutnya ada beberapa provinsi pantas diberi apresiasi atas kebijakan penanganan corona di daerah.
"Dari seluruh parameter yang kita miliki memang DIY (D.I. Yogyakarta) yang paling baik, Pak Wagub, nggih. Bangka Belitung juga masuk, Aceh juga masuk, Sumbar (Sumatera Barat) juga masuk, dan Gorontalo," tuturnya.
Menurutnya, hal ini perlu diapresiasi karena target dunia kini memang fokus pada penanganan pandemi corona, di mana tingkat kesembuhan bisa diupayakan setinggi-tingginya. Begitu juga dengan tingkat kematian.
"Tapi kalau bisa tiga-tiganya, kasus positifnya turun, berarti positivity rate-nya, persentasenya juga turun tetapi angka kesembuhan dinaikkan, angka kematian diturunkan serendah-rendahnya. Bukan barang yang gampang tapi sekali lagi, ini bukan barang yang gampang," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi nasional akan minus 3,8 persen, sehingga perekonomian berada di kisaran minus 1,1 persen sampai 0,4 persen pada semester I 2020.(CNNIndonesia)