Pemkot Bandung Sudah Mengizinkan Driver Ojol Tarik Penumpang, Kenapa MAsih Melakukan Unjuk Rasa ??
Terasjabar.id - Driver ojek online di Bandung turun ke jalan untuk menggelar aksi.
Ribuan pengendara ojek yang tergabung Driver Online Jawa Barat Bersatu (DJOB) berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Bandung, Senin (13/7/2020).
Selain menuntut Pemkot Bandung untuk segera mengizinkan mereka kembali mengangkut penumpang, mereka juga menyuarakan penolakan jika rapid test dijadikan syarat bagi mereka untuk kembali mengangkut penumpang.
Prima Anandapriya, salah satu pengurus DJOB mengatakan, mengatakan syarat rapid test yang diberlakukan pemerintah kepada mereka itu sangat tidak adil.
"Kenapa hanya ojek online yang dites? Kenapa sopir bis enggak dites, padahal sama-sama sopir transportasi umum," teriaknya saat berorasi.
Ia mengatakan, hingga Senin ini, mereka masih belum diizinkan untuk membawa penumpang.
"Kami menuntut kejelasan kapan Pak Wali Kota menandatangi dan akan resmi disetujui," ujar Prima seraya mengklaim ada sekitar 5.000 pengendara ojek daring dari berbagai daerah yang mengikuti aksi di depan balai kota ini.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, mengaku heran dengan aksi ribuan pengendara ojek ini.
Sebab, kata Ema, tuntutan para pengojek online itu sebenarnya sudah diakomodasi dalam rapat terbatas di ruang tengah Balai Kota Bandung, Jumat, 10 Juli lalu.
Para pengendara ojek online, kata Ema, sudah diperbolehkan mengangkut penumpang tanpa harus mengikuti rapid test terlebih dahulu.
Itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 tahun 2020 tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
"Kalau mereka membaca berita hari Sabtu, seharusnya mereka tidak perlu datang ke sini," ujar Ema, saat ditemui di Balai Kota Bandung, kemarin.
Ema mengatakan, rapid test untuk para pengendara ojek online ini sebenarnya hanya imbauan yang disampaikan dari Tim Gugus Tugas kepada aplikator ojek online. Namun, imbauan itu ternyata dimaknai berbeda.
"Namanya imbauan untuk kebaikan, tapi malah jadi keberatan. Akhirnya sama Pak Wali, tidak usah (rapid test). Silakan jalan, bisa narik penumpang," katanya.
Seharusnya, kata Ema aplikator dengan mitranya dapat berkoordinasi dulu. Sebab, dari sisi regulasi Pemkot Bandung sudah mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat.
"Tinggal secara teknis nanti bagaimana operator dengan para mitranya. Jadi, kalau dari kita, sudah diperbolehkan sejak Sabtu kemarin," ucapnya.
Menurut Ema, semua syarat yang diberikan pemerintah kepada aplikator ojek online, secara bertahap sudah dipenuhi, tinggal penerapan di lapangan dan konsistensinya yang perlu dijaga.
"Makanya saya heran, kok, mereka masih datang. Apa yang mau dipertanyakan? Prinsipnya, mereka sudah tinggal jalan. Cuma kami minta konsisten seperti waktu simulasi, mereka harus pakai pembatas, menyiapkan pelindung rambut untuk penumpang, supaya tidak bersentuhan langsung dengan helm yang dipakai. Intinya jangan sampai ada sentuhan antara penumpang dengan driver," katanya.
Pada unjuk rasa, kemarin, perwakilan pengendara ojek online diterima Asisten Perekomian dan Pembangunan, Erick A Taurick, di ruang kerjanya.
Di hadapan perwakilan pengendara ojek online, Erick juga mengatakan bahwa prinsipnya Pemkot Bandung telah memberikan izin bagi para pengendara ojek online untuk mengangkut penumpang.
"Pemkot sudah memperbolehkan operasional asal ada surat permohonan dari pemilik aplikasi," ujar Erick.
Erick mengatakan, surat dari aplikator baru masuk Senin (13/7).
"Surat itu akan segera diproses untuk mendapat persetujuan dari wali kota," ujarnya.
Partner Engagement Strategy Lead Grab Indonesia Jabar, Mawaddi Lubby, mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk mengaktifkan kembali layanan mengangkut penumpang.
Grab sebagai aplikator, ujarnya, sudah berupaya memenuhi semua syarat yang diberikan pemerintah.
"Surat pun sudah kami kirimkan. Kami sedang menunggu arahan (dari pemerintah) untuk pengaktifan kembali layanan penumpang," ujar Mawaddi, melalui telepon, kemarin.
Pihak Grab sebelumnya sudah dua kali bertemu dengan pemerintah Kota Bandung. Dalam dua kali pertemuan itu, mereka membahas penerapan protokol kesehatan jika layanan mengangkut penumpang kembali diaktifkan.
Disadur dari Tribunjabar.id (nazmi abdurahman/tiah sm)