Advertisement

Dian Permata: Menteri Yang Punya Target Di 2024 Paling Takut Direshuffle

Dian Permata: Menteri Yang Punya Target Di 2024 Paling Takut Direshuffle
Gelora.co
Editor: Malda Hot News —Jumat, 10 Juli 2020 14:28 WIB

Terasjabar.id - Para menteri seperti sedang berlomba tampil di publik untuk menunjukkan bahwa mereka punya terobosan dan prestasi pasca Presiden Joko Widodo marah dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni lalu.

Hal itu diduga karena Presiden Jokowi turut menyampaikan ancaman reshuffle kabinet dalam kemarahannya. Sementara naluri alamiah para menteri adalah takut dicopot dari jabatan yang diemban.

"Naluri menteri memang takut direshuffle. Itu alamiah. Karena tradisi menteri gagal di kabinet belum jadi budaya di politik Indonesia," ucap peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/7).

Fenomena para menteri unjuk gigi, kata Dian, dapat dilihat beberapa hari belakangan ini. Misalnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang berencana akan memproduksi massal kalung yang diklaim sebagai anti virus corona.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan yang baru-baru ini melakukan ekstradisi terhadap buronan pembobol Bank BNI yang buron sejak 2003 lalu. Aksi ini dianggap sebagai cara untuk menutupi kebobolan mendeteksi buronan Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Tidak hanya itu, Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir juga ikut berlomba. Salah satunya dengan mengklaim telah menemukan 53 kasus korupsi di tubuh BUMN.

Namun demikian, Dian Permata melihat bahwa menteri yang paling takut dirombak adalah mereka yang berniat maju di Pilpres 2024 mendatang.

"Menteri yang paling takut ialah jika menteri-menteri punya rencana target di 2024. Karena dasar itulah, mereka akrobat untuk membuat sesuatu untuk meyakinkan publik dan presiden bahwa dia punya produk yang bisa diandalkan. Sisi lainnya, produk itu sebagai alat bargaining agar tidak terkena reshuffle," pungkas Dian. (Rmol/Gelora.co)

Presiden Jokowi Juni Prestasi Kabinet


Related Post



Loading...