Mengapa Kasus ODP Corona di Majalengka Melonjak di Tengah AKB? Ini Penjelasan dari IDI
Terasjabar.id - Meningkatnya kasus Orang Dalam Pemantuan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Majalengka mendapatkan perhatian dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Majalengka, Erni Harleni.
Diketahui, sudah dua hari terakhir dalam catatan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Majalengka, kasus ODP dan PDP meningkat sebanyak 2 hingga 3 kasus.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan kasus jumlah Covid-19 baik OTG, ODP, PDP dan pasien positif virus Corona.
"Meningkatnya kesempatan berkerumun antara orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak ini menjadi ancaman."
"Apalagi, bebasnya orang terinfeksi yang belum tertangkap pelacakan menjadi bencana. Semakin sedikit tracing, semakin banyak orang baru yang terinfeksi," ujar Erni saat ditemu di RSUD Majalengka, Jumat (10/7/2020).
Selain itu, sambung dia, perilaku pencegahan seperti jaga jarak aman, pakai masker dengan benar, cuci tangan yang benar oleh individu dan masyarakat saat ini belum maksimal dilaksanakan.
"Kemungkinan besarnya berubahnya virulensi virus SARS-COV-2 menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Namun status ini harus dibuktikan dengan data klinis dan data genetik," ucap Kepala Bidang Pelayanan RSUD Majalengka ini.
Mengenai faktor yang mendorong kenaikan jumlah orang yang terkonfirmasi positif itu tidak sama dengan orang yang terinfeksi.
Kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif, tergantung kepada beberapa faktor, antara lain pemeriksaan orang yang datang ke rumah sakit meningkat.
Termasuk orang yang terlacak dalam pelacakan pada kasus positif Covid-19 meningkat.
"Faktor lain apakah orang-orang yang diperiksa melalui survei khusus meningkat di superspreading event? Misalnya di kerumunan, perkantoran, pasar-pasar, pabrik-pabrik, perumahan, sarana transportasi umum, pondokk pesantren, sarana pendidikan, sarana agama, dan lain-lain," jelas dia.
Sehingga pada persoalan ini, diperlukan kejelasan dari otoritas kesehatan dengan gugus tugas, dari jalur mana kontribusi kenaikan kasus itu terjadi.
Jika itu dilakukan, maka dapat terlihat dengan jelas, apakah situasinya memang tambah parah, atau karena ada upaya diagnosis atau pelaporan yang lebih baik.
"Nah, agar kasus ini tidak semakin meledak, solusinya tidaklah banyak. Di antaranya Pemda jangan merasa takut untuk memperpanjang dan mengulang kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena mobilitas di daerah sangat beresiko tinggi baik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan dan desa," kata Erni.
Solusi lainnya, lanjut dia, Pemkab Majalengka dan aparat harus memaksimalkan pemakaian masker di luar rumah dan pastikan ada sanksi sosial untuk pelonggaran.
"Pemakaian masker adalah tindakan bela negara dan manfaat untuk melindungi anggota komunitas yang lain," tuturnya.
(Tribunjabar.id)