Elemen Organisasi Islam, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat Mendesak RUU HIP Dibatalkan, Berikut 4 Poin Pernyataan Sikap

Terasjabar.id - Elemen organisasi Islam, majelis taklim, pondok pesantren, dan komunitas yang tergabung dalam Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat mendesak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan.

Unjuk rasa penolakan RUU HIP itu dilakukan ribuan orang di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (5/7/2020).

Advokat senior Eggy Sudjana yang turut hadir dalam aksi unjuk rasa itu menyatakan bahwa RUU HIP merupakan tindak pidana makar. Sehingga, Kapolri harus melakukan pemeriksaan terhadap inisiator dan konseptor RUU HIP.

"Tuntutannya, jangan ditunda, jangan dibahas, tapi dibatalkan. Ditunda itu menjadi bom waktu, kalau pemerintah menunda berarti sudah terpapar, kan tidak mungkin masuk RUU kalau pemerintah tidak tahu," ujar Eggy Ujana saat ditemui di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (5/7/2020).

Menurut Eggy, memeras Pancasila menjadi Trisila merupakan bentuk pengkhianatan.

Sebab, Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan.

"Bayangkan kalau sila pertama dipotong, ketuhanan yang maha esanya tidak ada, ribut kita, bantai-membantai. Di situ disebutkan Tuhan yang berkebudayaan, saya bilang emang Tuhan ngurusin drama-drama, enggak kan," katanya.

Berikut 4 Poin Pernyataan Sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat.

1. Menolak tegas RUU HIP dan menuntut pemerintah/DPR RI agar mencabut RUU HIP itu dari prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia untuk menolak RUU HIP

3. Mendukung pernyataan bersama anak NKRI Pusat, menolak RUU HIP.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili para inisiator dan konseptor RUU HIP