PSSI Diminta Tak Ikut Campur Urus Persoalan Gaji Pemain Liga 1 dan Liga 2
Terasjabar.id - Federasi Sepak bola Indonesia, PSSI sudah memberikan lampu hijau untuk menyelenggarakan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dalam waktu dekat.
Kepastian bergulir laginya kompetisi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, pada Minggu (28/6/2020) lalu.
PSSI turut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terbaru bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020.
Salah satu poin dalam isi surat tersebut adalah pembahasan tentang perubahan nilai kontrak Liga 1 dengan kisaran 50 persen.
Sementara, tim Liga 2 sebesar 60 persen atau sekurang-kurangnya di atas upah minimum regional (UMR) di daerah klub masing-masing.
Adanya aturan pembatasan gaji oleh PSSI turut mendapatkan tentangan dari pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali.
Pria yang juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menilai, persoalan gaji merupakan tanggung jawab pribadi antara pemain dengan klub dan pelatih dengan klub.
Federasi tidak boleh ikut campur dan mengatur dalam pembatasan gaji kepada seluruh elemen di dunia sepak bola.
Sebab, kesepakatan awalnya itu dilakukan secara personal dan tidak melibatkan federasi.
"Sebenarnya untuk gaji ini PSSI tidak perlu memberikan batasan. Karena masalah itu pastinya sudah ada kesepakatan antara pelatih, pemain dan klubnya masing-masing," kata Akmal Marhali kepada TribunJakarta.
Akmal turut menyoroti perihal ketidakjelasan format serta regulasi yang akan diterapkan pada pelaksaan Liga 1 dan Liga 2 2020.
Padahal, PSSI sebelumnya sudah terlebih dahulu mengeluarkan SK terbaru perihal kelanjutan kompetisi sepak bola di Indonesia.
Seharusnya, semuanya harus dijelaskan secara detail dan tidak boleh menimbulkan pertanyaan dari publik sepak bola di Indonesia.
"Permasalahannya, bagaimana mau di gaji 50 atau 60 persen sedangkan bentuk kompetisi seperti apa dan dimana tempatnya belum jelas," tegas Akmal.
Lanjut Akmal, jika PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) serius menggulirkan lagi kompetisi harus mensosialisasikan dengan gencar.
"Dalam rentang waktu bulan Juli sampai September harusnya sosialisasinya gencar jika memang kompetisi ini mau jalan. Sehingga feedback untuk PSSI besar. Seperti feedback protokol kesehatan, potensi hal-hal non teknis, dan lain-lain," jelasnya.
Di samping itu, yang menjadi sorotan Akmal yaitu pada saat pelaksanaan kompetisi akan terjadi faktor non teknis.
PSSI harus bisa mempersiapkan dan mengantisipasi hal tersebut dengan baik.
"PSSI juga harus bisa mengantisipasi andai saja terjadi problem soal penunggakan gaji karena krisis keuangan," tutupnya.
(Tribujakarta.com)