Presiden Jokowi Marah ke Para Menteri, Begini Tanggapan Fadli Zon

Presiden Jokowi Marah ke Para Menteri, Begini Tanggapan Fadli Zon
Tribunjabar.id
Editor: Malda Hot News —Rabu, 1 Juli 2020 11:01 WIB

Terasjabar.id - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi soal kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menteri.

Fadli Zon menyebut, kemarahan itu bukanlah kemarahan pertama dari Jokowi di muka publik.

Namun, lanjut dia, kemarahan tersebut merupakan kemarahan yang lebih sistematis dalam menanggapi sebuah kerja kabinet.

"Saat saya melihat video itu, persoalannya itu kinerja menteri yang harus dievaluasi atau kinerja presiden?" terang Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Menurut dia, kelas sekali Jokowi berkali-kali mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden.

Artinya, di sini presiden adalah penguasa tunggal.

Fadli Zon lantas mengumpamakan pemerintah seperti layaknya pagelaran orkestra, di mana Presiden Jokowi bertindak sebagai dirigen atau konduktor.

"Orkestra yang di dalamnya itu ada para menteri diberbagai bidang, menteri-menteri tentu mempunyai keterbatasan karena di batasi oleh bidangnya masing-masing."

"Kemudian orkestra itu misalnya bunyi-bunyiannya tidak berjalan, tidak menjadi sebuah symphony satu harmoni yang enak didengar, nah kalau itu terjadi siapa yang salah?" ungkapnya.

Fadli Zon lantas mempertanyakan siapakah yang bersalah dalam hal ini, Presiden Jokowi ataukah para menteri.

Menurut dia, hal itu menjadi pertanyaan yang sangat mendasar.

"Untuk melihat, apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah kemarahan yang serius atau marah bohongan?" jelasnya.

Fadli Zon mengatakan, jika marahnya Jokowi dalam arti sangat serius, harusnya tidak perlu diumbar ke publik.

Sebab, menurut dia hal itu justru mempertontonkan kelemahan para pembantunya.

Di sisi lain, lanjut dia, sebenarnya juga mempertontonkan kelemahan presiden sendiri.

"Jadi kalau ini merupakan satu aksi teatrikal yang dalam drama Turki itu ada front stage dan back stage."

"Apakah ini memang front stage atau panggung depan dari presiden untuk menyampaikan kepada publik supaya ada satu alasan justifikasi melakukan sebuah reshuffle atau langkah-langkah lain," kata Fadli Zon.

Sementara, di belakang kemarahan itu, kata dia, mungkin presiden sedang membuat satu dalih, bahwa yang salah adalah para pembantunya.

"Terutama di dalam penanganan Covid-19, diberbagai bidang tertentu," tandasnya.

Pertaruhkan Reputasi Politik hingga Ancaman Reshuffle

Presiden Jokowi meluapkan kejengkelannya kepada para menteri dan anggota kabinet dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Bahkan, Jokowi menyebut tak ada kemajuan yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan, nggak ada," tegas Jokowi.

Dalam pidatonya itu, Jokowi seakan tak bisa menutupi rasa kecewanya kepada para menteri.

Nada bicara Jokowi pun beberapa kali sempat meninggi.

Dia menilai, saat ini masih banyak para menteri yang bekerja biasa-biasa saja di masa krisis seperti sekarang ini.

"Jangan biasa-biasa saja, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali," ujar Jokowi.

Menurut dia, di masa krisis seperti sekarang ini, dibutuhkan kerja keras yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

"Ini kerjanya memang harus extraordinary, perasaan ini tolong sama."

"Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita suasananya adalah harus suasana krisis."

"Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap semua ini kenormalan, apa-apaan ini," tegasnya.

Jokowi meminta agar para menteri tidak memakai hal yang standar dalam suasana krisis ini.

Bahkan, Jokowi siap jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan untuk menangani krisis yang terjadi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan Perppu lagi di masa pandemi ini.

"Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatkan Perppu, kalau yang sudah ada belum cukup."

"Asal untuk rakyat, asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata dia.

Jokowi menekankan, dalam mengatasi krisis ini, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia.

"Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan suasananya krisis?" ucap Jokowi.

Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja di situasi krisis.

"Langkah apapun yang extraordinary ini akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita untuk negara."

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," ungkapnya.

Jokowi menegaskan, dalam situasi krisis seperti ini, kerja keras, kecepatan dan tindakan di luar standar sangat diperlukan.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)



Jokowi Menteri Fadli Zon


Loading...