China Dituding Paksa Perempuan Uighur Pasang KB Untuk Kendalikan Populasi
Terasjabar.id - Pihak berwenang China melakukan pemaksaan sterilisasi atau pemasangan alat kontrasepsi bagi perempuan Uighur dan etnis minoritas lainnya dalam sebuah kampanye untuk mengendalikan populasi. Demikian diungkapkan sebuah hasil penelitian pada Senin, memicu dengan cepat kecaman dunia internasional.
China menyebut tuduhan itu tak berdasar tapi AS Amerika Serikat (AS) meminta kampanye tersebut segera dihentikan, yang berdasarkan kombinasi data wilayah, dokumen kebijakan dan wawancara dengan perempuan etnis minoritas.
China dituding memenjarakan lebih dari 1 juta Uighur dan etnir minoritas Muslim lainnya di kamp pendidikan ulang. Beijing menyebut fasilitas tersebut sebagai pusat pelatihan keterampilan bertujuan untuk menjauhkan warga dari terorisme menyusul banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis.
Dilansir dari AFP, Selasa (30/6), sebuah laporan oleh Adrian Zenz, seorang peneliti Jerman yang mengungkapkan kebijakan China di Xinjiang, mengatakan perempuan Uighur, di antara etnis minoritas lainnya, diancam akan ditawan di kamp karena menolak untuk menggugurkan kehamilan yang melebihi kuota kelahiran.
Basis data penelitian Zenz - yang menggunakan dokumen publik yang ditemukan dengan menjelajahi dunia maya China - di sejumlah kamp tersebut sebelumnya dikutip para ahli di panel PBB yang menyelidiki fasilitas tersebut.
Laporan mengungkapkan, perempuan yang memiliki anak lebih dari batas yang diizinkan secara hukum yaitu dua anak dipaksa memasang alat kontrasepsi IUD.
Laporan itu juga mengungkapkan beberapa perempuan mengaku dipaksa agar mau menjalani operasi sterilisasi.
Sejumlah mantan tahanan kamp mengatakan mereka disuntik agar berhenti menstruasi. Suntikan ini juga menyebabkan pendarahan yang tidak biasa, sesuai dengan efek obat KB.
Pertumbuhan Populasi Turun
Dokumen pemerintah yang dipelajari Zenz juga menunjukkan perempuan di beberapa komunitas minoritas pedesaan di wilayah tersebut sering menerima tes ginekologi dan tes kehamilan dua bulanan dari pejabat kesehatan setempat.
Zenz menemukan, pertumbuhan populasi di wilayah Xinjiang yang sebagian besar dihuni oleh etnis minoritas turun di bawah rata-rata pertumbuhan. Penurunan ini ditemukan di sebagian besar wilayah mayoritas Han antara 2017 dan 2018, setahun setelah tingkat sterilisasi yang tercatat secara resmi di wilayah tersebut naik secara tajam melampaui tingkat nasional pada 2016.
Aktivis Uighur mengatakan China menggunakan kamp-kamp penahanan untuk melakukan kampanye pencucian otak besar-besaran yang bertujuan menghapuskan budaya dan identitas Islam mereka.
Zenz menulis dalam laporan tersebut, China tampaknya menggunakan kontrasepsi paksa di Xinjiang sebagai bagian dari "rencana permainan dominasi etno-rasial yang lebih luas."
"Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius apakah kebijakan Beijing di Xinjiang mewakili, dalam hal mendasar, apa yang mungkin dicirikan sebagai kampanye demografis genosida" di bawah ketentuan PBB, kata Zenz dalam laporan itu.
Departemen Luar Negeri AS menyebut kampanye itu "mengingatkan pada pelanggaran terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas sepanjang abad ke-20."
"Kami menyerukan Partai Komunis China untuk segera mengakhiri praktik mengerikan ini dan meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam sebuah pernyataan.
Dorong Penyelidikan Hukum
Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC), sekelompok anggota parlemen Amerika Utara, Eropa dan Australia dari berbagai partai politik, mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka akan mendorong penyelidikan hukum tentang "apakah kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida telah terjadi" di Xinjiang.
IPAC dibentuk pada Juni dengan misi yang dinyatakan berdiri melawan "tantangan yang ditimbulkan oleh perilaku saat ini dan ambisi masa depan Republik Rakyat China."
Inggris mengatakan mengetahui laporan yang "menambah kekhawatiran kami tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang".
"Tentu saja kami akan mempertimbangkan laporan ini dengan sangat hati-hati," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Nigel Adams kepada parlemen.
Bantahan China
Kelompok hak asasi manusia Kongres Dunia Uyghur mengatakan laporan itu menunjukkan "elemen genosida dari kebijakan PKC (Partai Komunis China)" dan menyerukan dalam sebuah pernyataan sebuah tindakan internasional untuk menghadapi China.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan tuduhan itu "tidak berdasar" dan menunjukkan "motif tersembunyi."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengecam media karena "membuat informasi palsu tentang isu-isu yang terkait dengan Xinjiang." Hal ini disampaikan pada konferensi pers reguler, seraya mengatakan kondisi di Xinjiang "harmonis dan stabil." [pan/Merdeka.com]