Advertisement

Saat Bersepeda Sedang Populer, Muncul Isu Sepeda Bakal Dikenakan Pajak, Begini Klarifikasi Kemenhub

 Saat Bersepeda Sedang Populer, Muncul Isu Sepeda Bakal Dikenakan Pajak, Begini Klarifikasi Kemenhub
Gowes Lovers
Editor: Malda Hot News —Selasa, 30 Juni 2020 12:44 WIB

Terasjabar.id - Isu mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda mencuat beberapa hari terakhir ini.

Seperti diketahui, selama masa pandemi ini olahraga sepeda sedang digandrungi masyarakat.

Bersepeda jadi pilihan lantaran merupakan olahraga yang tak meharuskan orang berkerumun atau berdekatan.

Karena itu tak heran, isu mengenai pemberlakuan pungutan pajak pengguna sepeda ini jadi perbincangan banyak orang.

Menurut TribunJateng.com, wacana tersebut sempat disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Budi juga menyinggung menegnai semakin maraknya kegiatan bersepeda selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, penggunaan sepeda perlu diatur.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” katanya.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, pengaturan mengenai sepeda bisa berada di pemerintah daerah.

Dikatakannya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Budi juga mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepedanya meningkat selama pandemi ini.

Satu di antara beberapa negara yang dikaji adalah Jepang.

Seorang kakek berusia (56) bernama Subiyatno berkeliling kota dan kabupaten yang ada di pulau Jawa dengan sepeda miliknya.
Seorang kakek berusia (56) bernama Subiyatno berkeliling kota dan kabupaten yang ada di pulau Jawa dengan sepeda miliknya. (Tribun Jabar/ Syarif Pulloh Anwari)

Menurutnya, ada perbedaan tujuan penggunaan sepeda, di mana di Negeri Matahari Terbit itu sepeda dipakai sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membantah Kementerian Perhubungan tengah membuat aturan mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda.

Hal itu dikatakannya lewat keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," ujarnya.

Kendati demikian, dia membenarkan Kemenhub memang tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi.

Namun, regulasi tersebut lebih fokus kepada aspek keamanan.

Regulasi itu juga digodok untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda saat ini.

Karena itu, regulasi yang mengatur aspek keamanaan penggunaan sepeda, menurut Adita, menjadi penting.

Video dan Foto Bandung Jadi 'Lautan' Sepeda Pagi Ini, Pesepeda Banyak Melintas di Dago dan Braga
Video dan Foto Bandung Jadi 'Lautan' Sepeda Pagi Ini, Pesepeda Banyak Melintas di Dago dan Braga (Istimewa via Instagram @bandungtalk)

Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut lagi dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor.

Karena itu, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

(Tribunjabar.id)


Sepeda Virus Corona pajak Kemenhub


Related Post



Loading...