Pandemi Virus Corona, Presiden Jokowi Terus Memantau Pengeluaran Anggaran, Jokowi akan Tegur Menteri yang Lambat
Terasjabar.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan agar kementerian dan lembaga mengeluarkan anggaran yang ada secara optimal. Dia mengaku terus memantau pengeluaran anggaran tersebut, apakah sudah maksimal atau belum.
"Minggu kemarin saya sudah perintahkan juga seluruh kementerian lembaga agar mengeluarkan belanja belanja yang ada, dan saya pantau setiap hari," katanya di Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya sudah mengetahui setiap hari berapa anggaran yang sudah dikeluarkan kementerian maupun lembaga.
"Kalau masih rendah saya telepon langsung saya tegur langsung menteri nya atau kepala lembaga nya," ujarnya.
Alasannya, Jokowi ingin ekonomi bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19. Dia tak ingin kementerian atau lembaga tidak maksimal mengeluarkan anggarannya.
"Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan semakin sedikit, kita harus terus belanja belanja itu kita dorong agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak," pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan Presiden Jokowi yang berniat melakukan reshuffle disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi menegaskan bahwa saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berjalan selama tiga bulan. Terlebih, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
"Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," tegas dia.
Jokowi mengungkapkan bahwa Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7-6 persen. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 persen.
Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.
Dia pun mempersilakan para menterinya apabila ingin membuat kebijakan demi menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia dari krisis. Misalnya, menerbitkan peraturan presiden (perpres) ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
"Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada," kata dia.
Dksadjr dari Merdeka.com