Istana Unggah Video Jokowi Marahi Menteri, Peneliti CSIS: Masyarakat Tidak Butuh Persoalan Dapur
Terasjabar.id - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengomentari video Presiden Jokowi marahi menteri Kabinet Indonesia Maju.
Video Presiden Joko Widodo atau Jokowi marahi menteri ini diunggah pihak Istana atau Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), meski rapat kabinet ini sudah digelar 18 Juni 2020.
Arya Fernandes menilai bahwa Istana sengaja melempar persoalan "dapur" ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet Paripurna.
Dalam sidang yang digelar 18 Juni lalu itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya pada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.
Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
"Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik," kata Arya dilansir dari Kompas.com, Senin (29/6/2020).
"Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana," sambungnya.
Arya mengatakan, dirinya tak dapat memahami alasan Istana mempublikasikan video tersebut pada 28 Juni kemarin atau 10 hari setelah kejadian.
Namun, menurut dia, perkara dapur Istana seharusnya tak disampaikan ke publik.
Masalah itu mestinya diselesaikan secara internal oleh Istana.
Dengan menyebarluaskan kejadian tersebut ke khalayak, masyarakat hanya melihat kebobrokan Istana.
"Ini kan seperti membuka bobrok, borok Istana saja. Bahwa ada menteri yang tidak punya sense of crisis," ujar Arya.
Jikapun pihak Istana ingin menggulirkan isu reshuffle melalui publikasi kejadian tersebut, menurut Arya, hal itu semestinya hanya menjadi urusan Presiden.
Masyarakat tak punya andil terkait reshuffle lantaran hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Pemerintahan semata.
Arya mengatakan, publik tidak butuh tahu tentang "dapur Istana".
Publik hanya ingin mengetahui pencapaian pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan target ke depan.
"Yang publik butuhkan sekarang adalah apa pencapaian pemerintah dalam hal penanganan Covid ini dan apa target pemerintah ke depan," ujar Arya.
"Masalah bahwa menteri dikatakan Presiden tidak punya sense of crisis, kerjanya biasa-biasa saja, itu bukan urusan publik, itu urusan Presiden," katanya.
"Presidenlah yang berhak melakukan evaluasi," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.
Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.
(Tribunjakarta.com)