Jokowi: Saya Pertaruhkan Reputasi Politik
Terasjabar.id --
Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja lebih sigap dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) beserta dampaknya. Jokowi mengaku siap mempertaruhkan reputasi politiknya.
Jokowi merasa jengkel karena masih ada anggota kabinet yang bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi virus corona. Apalagi jika ada yang terhambat hanya oleh masalah peraturan.
"Kalau mau minta perppu lagi saya buatin perppu kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna dalam video yang diunggah Sekretariat Kabinet di laman Youtube, Minggu (28/6).
Jokowi ingin para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara benar-benar paham bahwa saat ini adalah masa krisis akibat pandemi virus corona. Oleh karena itu, perlu bekerja dengan langkah yang tidak biasa.
Jokowi mengingatkan bahwa menteri dan pimpinan lembaga negara bertanggung jawab kepada ratusan juta penduduk Indonesia. Tidak boleh ada yang bekerja seperti biasa. Semuanya harus bekerja luar biasa.
"Kalau sudah punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara. Tanggung jawab kita terhadap 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja, saya jengkelnya di situ, kenapa tidak punya perasaan, suasana ini krisis," kata Jokowi.
Dia mengingatkan agar anggaran segera dipakai. Stimulus ekonomi juga harus lekas diberikan untuk menanggulangi krisis. Jika terlambat, kata Jokowi, maka tidak ada artinya lagi.
Jokowi juga mengingatkan dirinya bisa mengambil tindakan yang luar biasa di tengah pandemi virus corona seperti saat ini. Termasuk mengganti anggota kabinet atau reshuffle.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi.
"Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan enggak ada," kata Jokowi.
Sidang Kabinet Paripurna sendiri sebeneranya dihelat pada 18 Juni lalu. Namun, baru pada Minggu (28/6) videonya diunggah. Pihak Istana Kepresidenan mengatakan video sengaja diunggah agar publik mengetahui.
"Setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin, Minggu (28/6).
(bmw/sur/CNN)