Bupati Garut Protes, Status Zona Kuning Bikin Warganya Stres
Terasjabar.id - Status zona kuning yang disandang Kabupaten Garut lagi-lagi diprotes Bupati Garut, Rudy Gunawan.
Ia menyebut status yang diberikan Pemprov Jabar itu membuat stres masyarakatnya.
Rudy juga mengatakan jika status zona kuning yang diberikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, malah merugikan Kabupaten Garut.
Padahal Pemkab Garut sangat mampu untuk menangani masalah Covid-19.
"Kemarin itu yang agak telat dalam penanganan, karena tak ada dorongan dari Pemprov Jabar untuk segera swab test," ujar Rudy saat ditemui di Gedung DPRD Garut, Kamis (18/6).
Tak adanya percepatan uji swab membuat pihaknya memilih untuk membeli alat PCR dan membuat laboratorium mandiri.
Ia berpendapat, pembagian zona tersebut tak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Adanya zona ini tidak efektif. Pemberian zona ini justru malah beri stigma negatif ke daerah," katanya.
Adanya zonasi terkait penyebaran Covid-19, dinilai Rudy tak efektif.
Meski masuk zona kuning, Rudy memperbolehkan masyarakatnya untuk berkegiatan.
"Di kami ini masih terkendali (penyebaran Covid) dan persilakan masyarakat lakukan kegiatan. Mau new normal, mau AKB (adaptasi kebiasaan baru), pokoknya jangan buat masyarakat stres," ucapnya.
Label zona kuning diakui Rudy tak bisa jadi patokan.
Adanya peningkatan kasus di Garut tak bisa jadi ukuran untuk menetapkan zona kuning di Garut.
"Zona kuning itu kan akibat penambahan kasus yang di Kampung Baeud (Selaawi). Itu kan satu keluarga yang ada di satu kampung, sekarang mereka juga sudah sembuh dan pulang ke rumah," ujarnya.
Rudy menambahkan, Pemprov Jabar tak mendorong percepatan pelaksanaan swab test. Pelaksanaan swab test massal sebanyak 1000 orang di Kampung Baeud, Desa Samida, Kecamatan Selaawi dinilainya tak efektif.
"Kayak di Kampung Baeud ada 1000 swab test, sebenarnya tak perlu sampai segitu. Harus lebih efisien (dalam pelaksanaannya)," ujarnya. (firman wijaksana)
(Tribunjabar.id)