Pasien Positif Covid-19 Kembali Melonjak, PKS Kritik Kebijakan PSBB Transisi Anies
Terasjabar,id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebab, terjadi lonjakan pasien baru terkonfirmasi positif Covid-19 dalam empat hari terakhir.
Hal ini merujuk pada data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta di mana pada Selasa (9/6/2020) kemarin jumlah kasus baru positif Covid-19 mencapai 239 orang.
Padahal, saat hari pertama penerapan PSBB masa transisi pada 5 Juni lalu, jumlah kasus baru positif Covid-19 hanya 61 orang.
"Ini baru empat hari tapi lonjakan pasien sudah sangat tinggi, dari 61 orang menjadi 239 orang per hari dalam waktu singkat. Ini ekstrem sekali ya," ucap anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Rabu (10/6/2020).
Lonjakan besar ini pun menjadi perhatian serius Fraksi PKS. Sebab, kebijakan mengembalikan kondisi ekonomi penting, tapi kesehatan dan keselamatan jiwa seluruh masyarakat jauh lebih berharga.
Untuk itu, Yani mengaku khawatir akan besarnya kemungkinan terjadi gelombang kedua wabah Covid-19 di Jakarta jika tidak ada penerapan protokol yang tegas.
"Kita mau ekonomi jalan lagi, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa wabah Covid-19 ini masih ada dan masih terus menyebar," ujarnya.
Terlebih, lanjut Yani, kebijakan PSBB masa transisi yang diterapkan Anies ini turut meningkatkan kepadatan lalu lintas di jalan raya.
Dibandingkan masa PSBB awal, kini terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota.
Belum lagi moda transportasi umum, khususnya KRL kembali dipadati oleh para pekerja/karyawan dari wilayah Bodebek yang ingin mencari nafkah di Jakarta.
"Lalu lintas kendaraan juga mulai meningkat lebih banyak dibandingkan masa PSBB sebelumnya, dari 190 ribuan meningkat jadi 240 ribuan per hari," kata Yani.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menilai, peningkatan ini tak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Pemprov DKI juga saya nilai kurang tegas dalam melakukan penertiban terkait protokol kesehatan," tuturnya.(Tribunjakarta.com)