Adanya Isu Dana Haji Untuk Memperkuat Rupiah, PKS Minta Dana Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat Dikelola Hati-Hati

Adanya Isu Dana Haji Untuk Memperkuat Rupiah, PKS Minta Dana Calon Jemaah Haji yang Batal Berangkat Dikelola Hati-Hati
(Merdeka.com : Google)
Editor: Epenz Hot News —Kamis, 4 Juni 2020 11:23 WIB

Terasjabar.id - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta dana haji tak digunakan untuk apapun selain kepentingan jemaah. Hal itu menanggapi isu dana haji untuk memperkuat rupiah. Menurut Jazuli dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih uang itu berasal dari jemaah. Sehingga pengelolaannya hanya untuk kepentingan jemaah

"Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai Rp135 triliun. Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jemaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ujar Jazuli dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Jazuli mengatakan, semangat itu yang ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan haji dalam undang-undang.

"Semangatnya, kita mau dana jemaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali jika dikelola profesional maka manfaatnya besar untuk kepentingan jemaah haji itu sendiri, untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jemaah yang lama," jelasnya.

Dia mengatakan, dana haji tak boleh ada tujuan lain di luar kepentingan dan manfaat jemaah. Badan pengelola keuangan haji (BPKH) diminta segera klarifikasi.

"BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi saya ikuti sudah tranding tagar #balikindanahaji di sosial media. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji," kata Jazuli.



BPKH Jangan Buat Pernyataan Salah Kaprah

Jazuli berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jemaah.

"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jemaah haji," pungkasnya.

Disadur dari Merdeka.com 

Ketua Fraksi PKS DPR RI Pandemi Virus Corona Jemaah Haji


Loading...