Ada 102 Kabupaten Kota Masuk Zona Hijau Covid-19 di Indonesia, Ini Sebarannya

Ada 102 Kabupaten Kota Masuk Zona Hijau Covid-19 di Indonesia, Ini Sebarannya
Tribunjabar.id
Editor: Malda Hot News —Minggu, 31 Mei 2020 10:12 WIB

Terasjabar.id - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang dinyatakan masuk dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

"Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah kabupaten/kota yang saat ini berada dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Ada pun 102 wilayah meliputi:

Provinsi Aceh, ada 14 kabupaten/kota,

Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota,

Kepulauan Riau ada 3 kabupaten

Riau 2 Kabupaten,

Jambi 1 kabupaten,

Bengkulu 1 kabupaten,

Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota,

Bangka Belitung 1 kabupaten,

Lampung 2 kabupaten.

Jawa Tengah 1 kota,

Kalimantan Timur 1 kabupaten,

Kalimantan Tengah 1 kabupaten,

Sulawesi Utara 2 kabupaten,

Gorontalo 1 kabupaten,

Sulawesi Tengah 3 kabupaten,

Sulawesi Barat 1 kabupaten,

Sulawesi Selatan 1 kabupaten,

Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota,

Maluku Utara 2 kabupaten,

Maluku 5 kabupaten/kota,

Papua 17 kabupaten/kota, dan

Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan wali kota, selaku ketua gugus tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkopimda dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen pentahelix yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui Forkompimda dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Doni berharap agar para bupati/wali kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para gubernur.

Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Ada pun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara.

Selain itu juga pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman Covid-19.

"Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman Covid-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

"Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kenaikan kasus, maka tim gugus tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu gugus tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” tutur Doni.

Di Jawa Barat sendiri baru ada kawasan yang masuk zona kuning yang masih harus melaksanakan PSBB parsial dan Zona Biru yang bisa mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) mulai 1 Juni 2020.

Daerah yang masuk zona kuning atau direkomendasikan tetap melaksanakan PSBB parsial pada 1 Juni 2020 adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Sisanya adalah daerah yang masuk zona biru atau dapat melaksanakan AKB, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

Pembagian zona dikategorikan melalui sembilan kriteria atau indikator yang harus diukur yaitu laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, laju reproduksi Covid-19, laju transmisi, laju pergerakan lalu lintas dan manusia, dan risiko geografis yang memang beda-beda.

Adapun zona merah artinya ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang signifikan dan bisa dilakukan PSBB penuh pada daerah tersebut.

Zona kuning, artinya ditemukan kasus Covid-19 pada klaster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial.

Sementara zona biru berarti ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis baik kasus impor (imported case) atau penularan lokal, di mana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing.

Sedangkan zona hijau berarti kawasan tersebut sudah aman dari kasus Covid-19 dan harus tetap dipertahankan lewat kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. 

(tribunjabar.id)


Virus Corona Zona Hijau Indonesia


Loading...