Penerapan Tatanan New Normal di Jawa Barat Harus Berbasis Data, Ridwan Kamil Sebut Bukan Pelonggaran tapi Adaptasi
Terasjabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa penerapan tatanan normal baru atau the new normal di Jawa Barat harus berbasis data.
Berikutnya, adaptasi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) ini akan dilakukan di sebuah wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan skenario new normal tersebut.
“Tatanan normal baru ( new normal) bukan pelonggaran, bukan relaksasi, tapi adaptasi terhadap normalitas baru. Kami di Jawa Barat harus berbasis data, kalau datanya memungkinkan maka adaptasi bisa dilakukan,” ujar Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Selasa (26/5/2020).
Kang Emil menjelaskan, saat ini terdapat lima level kewaspadaan atau leveling di Jabar.
Level 5 atau Zona Hitam (Kritis), Level 4 atau Zona Merah (Berat) yakni kondisi PSBB dengan kegiatan dibatasi hanya 30 persen, Level 3 atau Zona Kuning (Cukup Berat), Level 2 atau Zona Biru (Moderat) menunjukkan wilayah yang perlu melaksanakan physical distancing, dan Level 1 atau Zona Hijau (Rendah) yakni kondisi normal.
“Level paling parah yaitu Level 5 atau zona hitam itu tidak ada di Jabar, yang zona merah masih ada tiga kabupaten/kota, kemudian 19 kabupaten/kota sudah zona kuning, lima kabupaten/kota sudah zona biru atau Level 2, tapi belum ada zona hijau,” kata Kang Emil.
Tapi kalau diperinci ke dalam tingkat desa atau kelurahan, katanya, di level yang zona merah pun banyak yang sudah zona hijau.
Kang Emil mencontohkan Summarecon Bekasi adalah salah satu kawasan yang masuk kelurahan yang berkategori zona hijau, padahal Bekasinya sendiri masih zona merah.
Kang Emil berujar, hal itu sudah sesuai arahan mikro manajemen dari Presiden Jokowi dalam penanggulangan pandemi Covid-19, yakni pemantauan kasus sudah tidak lagi berbasis provinsi atau kabupaten/kota, tetapi kewilayahan seperti kelurahan atau kecamatan.
"Jadi tidak lagi berbasis provinsi skala besar. Nanti masuknya ke mikro manajemen pembatasan sosial,” ucap Kang Emil.
Adapun terkait adaptasi terhadap penerapan tatanan normal baru, Kang Emil mencontohkan bahwa kini terdapat protokol baru di lokasi niaga, yakni wajib mengumumkan kapasitas karyawan atau pengunjungnya.
“Tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas. Kalau tadinya kapasitas mungkin 10 ribu orang sekarang diumumkan hanya 5 ribu. Bagaimana tahunya itu sudah 5 ribu. Nanti satpam-satpam akan menghitung, kalau sudah lewat 5 ribu maka yang di atas 5 ribu antre dulu di luar, di sebuah tempat, nanti orang keluar, dia masuk,” tutur Kang Emil.
“Kemudian nanti masuk ke dalam sebuah tempat usaha, nanti di depan sebuah restoran juga harus ada pengumuman. Restoran ini hanya menerima per satu waktu misalkan sepuluh meja dari tadinya 20 orang, sehingga orang yang kesebelas dia bisa nunggu dulu menunggu orang kesepuluh keluar baru dia masuk,” katanya.
Selain itu, hal yang perlu diterapkan dalam protokol baru tersebut adalah kewajiban pengunjung untuk menggunakan masker dan sarung tangan, seperti di pusat perbelanjaan.
“Orang pegang-pegang (barang) nanti di tempat usaha, misalkan beli shampoo tidak jadi, nanti datang pengunjung lain pegang lagi, yang mungkin nanti ada potensi penularan,” ujar Kang Emil.
“Dan yang paling berat yang akan kita kaji adalah adaptasi baru untuk sekolah. Jadi tadi hari ini Presiden melakukan simulasi jika nanti mall-nya sudah mulai bisa dibuka, itu proses simulasi tatanan normal baru seperti apa,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Kang Emil mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Summarecon Mall Bekasi (SMB), Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (26/5).
Di kunjungan dalam rangka peninjauan kesiapan prosedur standar tatanan normal baru atau new normal di sarana perniagaan itu, Presiden Jokowi menuturkan bahwa menuju sebuah tatanan normal baru perlu melihat data dan fakta di lapangan.
Salah satunya angka basic Reproduction-number atau Angka Reproduksi Dasar (R0 dibaca R-naught) penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19.
“Bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Dan kita harapkan agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, terus ditekan agar R0-nya ada di bawah 1,” tutur Presiden.
Presiden pun meminta TNI/Polri melakukan pengawasan di tempat keramaian warga dalam proses adaptasi terhadap tatanan normal baru ini. Dengan begitu, diharapkan muncul kesadaran dan kedisiplinan yang kuat dari warga sehingga R0 bisa ditekan di bawah angka 1.
“Kita ingin TNI dan Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat, agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Karena kita ingin tetap produktif, tapi aman Covid-19,” ujar Presiden.
“Jadi, TNI dan Polri mengawasi pelaksanaan di lapangan. Memastikan pelaksanaan di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan,” ucapnya.
Disadur dari Tribunjabar.id