TERASJABAR.ID – Proyek pembangunan Jembatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung kembali jadi sorotan dan kritik publik. Bertahun-tahun tak kunjung rampung, jembatan vital penghubung aktivitas ribuan warga itu, kini “diadili” langsung oleh masyarakat lewat spanduk-spanduk bernada sindiran yang terpasang mencolok di sekitar lokasi proyek.
Spanduk tersebut bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan alarm keras atas akumulasi kekecewaan warga terhadap proyek infrastruktur yang dinilai mandek, tanpa kejelasan arah dan kepastian penyelesaian.
Tulisan-tulisan seperti “Bukan kurang anggaran, tapi kurang kepedulian” dan “Tahun silih berganti, jembatan tetap mangkrak” menjadi simbol kritik terbuka terhadap Pemprov Jabar yang dianggap gagal menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut.
Sorotan publik kian tajam setelah Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan, pembangunan Jembatan Dayeuhkolot merupakan kewenangan Pemprov Jabar dan telah masuk dalam anggaran tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan melalui akun media sosial resminya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (7/2/2026).
Namun alih-alih meredam kritik, pernyataan tersebut justru memantik pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: jika kewenangan jelas dan anggaran sudah tersedia, mengapa jembatan ini masih terbengkalai?
KDM kemudian mengungkap adanya perubahan konsep pembangunan. Awalnya, proyek jembatan dirancang dengan anggaran sekitar Rp60 miliar. Namun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) meminta jembatan ditinggikan demi kepentingan teknis pengendalian banjir, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga sekitar Rp100 miliar.
Secara teknis, alasan tersebut dinilai rasional. Namun publik menilai persoalan ini seharusnya bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan awal. Perubahan desain di tengah jalan justru memperlihatkan lemahnya perencanaan dan minimnya sinkronisasi antarinstansi pemerintah.
Akibat tarik-menarik kewenangan dan revisi konsep, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan—terjebak kemacetan, risiko keselamatan, serta terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah pembebasan lahan yang belum tuntas.
Persoalan klasik ini kembali muncul, seolah pemerintah tak pernah belajar dari kegagalan proyek-proyek sebelumnya yang terhambat oleh problem serupa.
Bagi warga Dayeuhkolot, proyek ini bukan lagi semata soal pembangunan fisik jembatan. Ini adalah soal komitmen, keberpihakan, dan keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Jembatan Dayeuhkolot merupakan akses vital yang memengaruhi mobilitas harian warga, distribusi ekonomi, akses pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Setiap penundaan memiliki konsekuensi nyata di lapangan.
Spanduk-spanduk sindiran yang kini terpampang menjadi penanda bahwa kesabaran publik memiliki batas. Warga menuntut lebih dari sekadar klarifikasi di media sosial—mereka menunggu kepastian jadwal, transparansi anggaran, serta target penyelesaian yang jelas dan terukur.
Pemprov Jabar kini berada di bawah sorotan. Bukan lagi soal narasi atau pembelaan, melainkan pembuktian melalui progres nyata di lapangan.
Jika tidak, jembatan Dayeuhkolot berisiko kembali dicatat sebagai monumen janji pembangunan yang gagal ditepati, sekaligus cermin rapuhnya tata kelola proyek publik di Jabar.*
