Menurutnya, PIP memberikan dampak nyata bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak.
“Kami sering menerima laporan dari masyarakat, lalu kami menurunkan guru dan operator sekolah untuk mendeteksi kelayakan penerima PIP berdasarkan data desa. Dengan adanya PIP, kebutuhan sekolah dapat terbantu sehingga keberlanjutan pendidikan anak tetap terjaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menyampaikan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan pada indikator rata-rata lama sekolah.
Untuk itu, pemanfaatan PIP diperkuat melalui peran aktif kepala sekolah dan guru dalam mendampingi orang tua penerima manfaat.
“Setiap menjelang pencairan PIP, orang tua dikumpulkan oleh sekolah dan diberikan pemahaman bahwa dana PIP adalah dana anak untuk kebutuhan belajar, bukan untuk keperluan lain,” ungkapnya.
Ke depan, Wande berharap cakupan penerima PIP dapat terus diperluas melalui pemutakhiran dan validasi data yang berkelanjutan. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meningkat.
Praktik pendampingan juga dilakukan di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Jumadi Gading, menyampaikan bahwa pengawalan PIP dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kepala sekolah, inspektorat, dan pemantau pendidikan.
