Pandji dan Satir Komedi

Oleh: Syaefudin Simon/kolumnis Satu Pena Jakarta

Di sebuah negara yang sehat demokrasinya, komedi tidak sekadar membuat orang tertawa. Ia bekerja lebih jauh: menyentil, mengusik bahkan memalukan kekuasaan.

Disitulah satir menemukan rumahnya. Ketika Pandji Pragiwaksono berdiri di panggung dengan materi yang menyinggung negara, kebijakan publik, dan perilaku warganya sendiri, ia sesungguhnya sedang berdiri di tradisi panjang komedi satiris—tradisi yang telah lama hidup di Inggris dan Amerika Serikat.

Di Inggris, satir adalah institusi kultural. Dari Jonathan Swift pada abad ke-18—yang dengan dingin menulis A Modest Proposal tentang memakan bayi miskin—hingga program televisi seperti Yes, Minister, Spitting Image, dan Have I Got News for You, humor dipakai untuk membongkar kemunafikan elite.

Para politisi Inggris tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka bisa dan akan ditertawakan. Bahkan Perdana Menteri bisa jadi bahan lelucon nasional tanpa perlu merasa dizalimi.

Satir Inggris bekerja dengan kecerdasan, ironi, dan keanggunan bahasa. Ia tidak berteriak. Ia tersenyum tipis sambil menikam. Boris Johnson pernah digambarkan sebagai badut yang terlalu percaya diri, dan publik Inggris tertawa—bukan karena benci, tapi karena sadar: kekuasaan memang pantas ditertawakan agar tidak terlalu serius memandang dirinya sendiri.

Amerika Serikat menempuh jalur yang berbeda, lebih vulgar, lebih langsung. Dari George Carlin yang tanpa ampun menguliti bahasa politik, Richard Pryor yang menelanjangi rasisme, hingga Jon Stewart dan Stephen Colbert yang menjadikan beritaT sebagai panggung komedi, satir Amerika berfungsi sebagai “oposisi moral”.

The Daily Show bahkan kerap disebut lebih informatif dibanding siaran berita arus utama. Dalam demokrasi Amerika, komedian satir bukan pengganggu ketertiban, melainkan bagian dari ekosistem kebebasan berbicara.

Mereka boleh salah, boleh kasar, bahkan boleh tidak lucu—tetapi mereka tidak boleh dibungkam. Karena di sana, hak untuk mengejek penguasa adalah fondasi republik.

Pandji berdiri di persimpangan itu. Ia bukan sekadar pelawak, tapi warga yang menggunakan humor sebagai bahasa kritik. Ketika ia berbicara tentang nasionalisme sempit, intoleransi, atau cara negara memperlakukan warganya, ia melakukan apa yang dilakukan komedian satiris di negara demokratis: mengingatkan bahwa negara bukan agama, dan pemimpin bukan nabi.

Masalahnya, di Indonesia, satir sering disalahpahami. Tertawa dianggap penghinaan. Kritik dibaca sebagai kebencian. Lelucon ditarik ke ruang pengadilan. Di titik ini, satir menjadi cermin yang retak: bukan karena komedinya, tapi karena demokrasi yang rapuh.

Padahal, satir justru menandai kedewasaan politik. Negara yang kuat tidak takut ditertawakan. Kekuasaan yang percaya diri tidak sibuk mengkriminalkan humor. Di Inggris dan Amerika, komedi satir adalah alarm sosial. Di Indonesia, ia masih sering diperlakukan sebagai ancaman.

Pandji, dengan segala kontroversinya, sedang menguji satu hal penting: sejauh mana kebebasan berbicara benar-benar hidup, bukan sekadar slogan konstitusi. Ketika komedian harus menjelaskan bahwa lelucon bukan makar, di situlah kita tahu demokrasi sedang batuk.

Pada akhirnya, satir bukan soal setuju atau tidak setuju dengan Pandji. Ia soal ruang. Ruang untuk menertawakan diri sendiri sebagai bangsa.

Ruang untuk menerima bahwa kritik tidak selalu datang dengan jas rapi dan pidato serius—kadang ia datang dengan mikrofon, tawa, dan satu kalimat yang membuat kita terdiam setelah tertawa.

Dan mungkin, di situlah fungsi tertinggi komedi satir: membuat kita tertawa, lalu berpikir. Seperti kata Pandji, tak semua polisi seperti Tedi Minahasa yang membuat setan istighfar. Ada pula polisi seperti Sambo.

Terus jika ada polisi seperti Sigit Listyo, apa yang akan dilakukan setan? Setan mau belajar kepada polisi untuk menjerumuskan negara? Wah! (sumber Hati Pena)