Ia mengingatkan, dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan.
“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/ lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan batuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin.
Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.***
