Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Perum BULOG dalam mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, penyusunan rencana Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun.
Kemudian, pengembangan kios pangan sebagai outlet penyeimbang inflasi, serta peningkatan monitoring pasokan dan harga pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Berbagai upaya tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/1/2026), sebagai bagian dari penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya TPID dan Satgas Pangan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi pangan.
“Saya meminta kepada Satgas Pangan Daerah bersama TPID untuk turun setiap minggu, cek betul sampai ke gudang,” tegas Tomsi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memantau perkembangan harga dan distribusi di lapangan.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau perkembangan harga, memastikan distribusi berjalan lancar, serta mengoptimalkan langkah-langkah intervensi sesuai kondisi wilayah masing-masing,” ujarnya.
