Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.
Kemudian melakukan pengawasan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, serta mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Selain itu, juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.
“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” kata Menhub.
Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dilaksanakan pada 13-30 Maret 2026, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT. Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT.
Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. KAI (Persero), PT. KCIC, PT. PELINDO (Persero), PT. PELNI (Persero), PT. Angkasa Pura Indonesia, PERUM LPPNPI/Airnav, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.
Hal serupa juga dilakukan di daerah dan di lapangan. Telah dibentuk pos pelayanan atau pos monitoring dengan total 1.560 simpul dan jaringan, dengan rincian 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, 257 titik simpul angkutan udara, serta 43 jaringan di 6 gerbang tol dan 44 jaringan di jalan arteri.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Menteri Perhubungan Suntana, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kemenhub, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta pimpinan BUMN dan operator.***
