MENATA KOTA TANPA PETA JALAN

( Perwal Reklame: Sah Secara Hukum, Gagap Secara Arah)

Oleh : Subchan Daragana / Pengusaha Reklame kota Bandung/ Akademisi

Bandung bukan kekurangan aturan. Justru sebaliknya, kota ini kaya regulasi. Namun di tengah kelimpahan itu, ada satu hal yang terasa makin langka, arah !. Perda dan Perwal reklame menjadi cermin paling jujur bagaimana kebijakan hadir rapi di atas kertas, tetapi sering tertatih saat bersentuhan dengan realitas kota.

Perda reklame disusun sebagai payung hukum. Ia menetapkan norma, prinsip, dan batasan umum. Masalahnya, payung ini terlalu sering dibentangkan tanpa kompas. Perda berbicara tentang ketertiban dan estetika, tetapi jarang menjawab pertanyaan mendasar, Bandung ingin ditata menuju wajah kota yang seperti apa? Di mana posisi reklame dalam visi itu, sekadar objek pajak, atau bagian dari lanskap visual kota?

Kekosongan arah inilah yang kemudian diturunkan ke Perwal. Alih-alih menjadi peta jalan teknokratis, Perwal justru lebih menyerupai buku petunjuk administrasi. Pasal demi pasal sibuk mengatur ukuran, penempatan, jarak, masa izin, dan sanksi. Semua itu penting, tetapi terasa kering dari perspektif pembangunan kota. Perwal hadir untuk mengatur kepatuhan, bukan memandu perubahan.

Akibatnya, kebijakan berjalan seperti lampu lalu lintas tanpa rambu tujuan. Penertiban dilakukan, izin dibatasi, tetapi tidak pernah jelas ke mana kota ini hendak melangkah. Investasi reklame yang dibangun dengan perhitungan jangka panjang mendadak berhadapan dengan kebijakan yang berubah cepat, tanpa peta transisi yang masuk akal. Bagi pengusaha, ini bukan soal keberatan diatur, melainkan kebingungan menghadapi ketidakpastian.

Dalam berbagai forum dengar pendapat, aspirasi sudah berulang kali disampaikan. Pengusaha reklame tidak meminta karpet merah. Yang mereka harapkan justru hal paling dasar dalam kebijakan publik, kepastian hukum, keadilan spasial, dan waktu adaptasi yang wajar. Sayangnya, dialog sering berhenti sebagai formalitas. Aspirasi dicatat rapi, tetapi menguap saat masuk ke meja perumusan kebijakan.

Di sinilah ironi itu terasa. Dialog dilakukan, hearing digelar, tetapi substansi persoalan tidak pernah benar-benar dijawab. Perwal tidak menjelaskan arah jangka panjang penataan reklame. Tidak ada roadmap lima atau sepuluh tahun. Tidak ada pembedaan yang tegas antara kawasan yang harus dilindungi dan koridor yang memang layak dikembangkan secara komersial. Yang ada hanya daftar larangan dan kewajiban.

Dampaknya nyata di lapangan. Aparat bingung menafsirkan kebijakan, pengusaha gamang mengambil keputusan, dan konflik pun berulang dengan wajah yang sama. Penertiban berganti penertiban, sementara persoalan pokok tetap dibiarkan menggantung. Kota lelah, energi habis, tetapi kemajuan tidak terasa.

Lebih dari itu, ketidakjelasan arah juga berdampak pada pendapatan daerah. Potensi reklame sebagai sumber PAD dan bagian dari ekonomi kota tidak tergarap optimal. Kebijakan yang tidak konsisten membuat iklim usaha tidak sehat. Kota kehilangan peluang menjadikan reklame sebagai elemen pendukung pariwisata, ekonomi kreatif, dan identitas visual Bandung.

Perwal seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen teknis. Ia mesti naik kelas menjadi peta jalan penataan kota. Dokumen yang menjelaskan bukan hanya apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga mengapa, sampai kapan, dan ke mana arahnya. Tanpa itu, Perwal hanya akan menjadi alat penertiban, bukan instrumen pembangunan.

Kota yang matang bukan kota yang paling banyak aturannya, melainkan kota yang tahu ke mana ia melangkah. Regulasi yang baik bukan yang paling keras, tetapi yang paling memberi kepastian. Tanpa peta jalan, penataan reklame hanya akan berputar-putar di tempat yang sama. Dialog terus diulang, tetapi selalu berakhir di simpang buntu.

Bandung membutuhkan keberanian untuk keluar dari jebakan administratif. Perwal reklame harus berani bicara tentang masa depan kota, bukan sekadar masa berlaku izin. Jika tidak, kita akan terus hidup dalam ilusi keteraturan, aturan ada, penertiban ada, tetapi arah kota entah ke mana. Sebuah kota tanpa peta jalan.***