TERASJABAR.ID.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bertajuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah, di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.
Rapat koordinasi dihadiri para kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota diantaranya dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Banten. Termasuk para Sekretaris daerah yang daerahnya diundang dalam rakor ini.
Wakil Ketua KPK, Johannes, dalam kata sambutannya meminta pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Johannes menyoroti masih adanya budaya korupsi di internal pemerintah daerah.
Ia menilai budaya korupsi kerap menghambat pembangunan daerah lantaran banyak pihak yang berpikir berulang kali untuk berinvestasi.
“Ini mengapa saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” tegasnya.
Lebih jauh Johannes menegaskan bahwa, melalui rapat koordinasi ini merupakan wujud pentingnya sinergi, integritas dan komitmen bersama dalam membangun pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, para gubernur, bupati dan walikota melakukan penandatanganan komitmen antikorupsi.***
