Selanjutnya pemerintah juga perlu meminimalisir hambatan administratif berupa MoU/PKS untuk bertukar data, dengan cara berpindah ke otomatisasi pertularan data by system yang praktis dan aman.
Selain itu, diperlukan penerapan desain keterpaduan top-down yang fokus target Presiden, tidak lagi bekerja masing-masing. Terakhir, optimalisasi Digital Public Infrastructure (DPI), terutama data exchange untuk mewujudkan interoperabilitas data.
“Langkah-langkah strategis tersebut bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan fondasi utama untuk memastikan integrasi data dan layanan publik dapat berjalan secara masif, aman, dan berkelanjutan di seluruh instansi pusat maupun daerah,” katanya.
Berbasis Data
Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pembangunan nasional dapat berjalan jika pembangunan tersebut berbasis data.
Data saat ini tidak hanya merupakan statistik semata, namun lebih luas mencakup berbagai hal sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini.
Disampaikan jika terdapat tagline bahwa data is a new oil, data is a new gold. Pada masa-masa yang akan datang, data itu jauh bernilai daripada komoditas-komoditas berharga yang saat ini punya nilai ekonomi tinggi.
Namun demikian untuk menjadikan data itu bernilai diperlukan mekanisme agar data itu benar-benar bernilai.
Senada dengan hal tersebut Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa data merupakan kompas, dimana tanpa data yang akurat, segala kebijakan yang disusun bisa tidak tepat sasaran.
