Ketua Komisi Satu DPRD Jabar Rahmat Hidayat Ajak Kepala Bappeda Jabar Kaji Aspirasi Pemekaran Daerah secara Akademik

Dia mencontohkan, dalam  dinamika perijinan Rahmat meminta ada evaluasi  di semua bidang usaha termasuk perijinan industri, keuangan, properti, pertambangan, pariwisata, dan investasi.

Evaluasi dan monitoring serta pengawasan pembangunan ini diperlukan terutama menjelang penetapan APBD perubahan tahun 2025.

Menurut kader PKB itu , dalam 7 bulan terakhir telah terjadi keriuhan dalam aplikasi pembangunan di Jawa Barat. 

Oleh karena itu Rahmat berpendapat mestinya keriuhan atau  keramaian yang terjadi adalah keriuhan yang produktif bagi kemajuan pembangunan, bukan sekedar keriuhan sebatas media konten.***