TERASJABAR.ID – Sejumlah Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten/kota di Jawa Barat mendesak Kadin Indonesia segera turun tangan menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan Kadin Jawa Barat yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Mereka menilai polemik yang berkepanjangan tidak hanya mengganggu roda organisasi, tetapi juga berdampak pada iklim investasi dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Desakan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Jurnalis Ekonomi Indonesia (FJE Indonesia) di Hotel Horison Bandung, Selasa (09/06/2026).
Kegiatan itu menghadirkan 16 Ketua Kadin kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk menyampaikan pandangan dan harapan terkait konflik yang sedang berlangsung.
Ketua Kadin Garut, Rajab Priyadi, mengatakan seluruh pengurus Kadin di daerah berharap persoalan tersebut segera diselesaikan melalui langkah yang adil dan dapat diterima semua pihak.
“Kami dari 16 Kadin kabupaten dan kota di Jawa Barat meminta konflik ini segera diselesaikan dengan cara apa pun yang terbaik demi kepentingan organisasi dan dunia usaha,” ujarnya.
Menurut Rajab, mediasi langsung dari Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi langkah yang paling tepat untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlarut-larut. Bahkan jika diperlukan, ia mengusulkan agar Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Jawa Barat digelar kembali guna menghasilkan kepemimpinan yang diterima seluruh pihak.
Ia mengungkapkan dampak paling nyata dari konflik tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi pengusaha terbesar di Indonesia itu
“Kadin adalah wadah pengusaha dan investor yang tugasnya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat dunia usaha. Ketika terjadi konflik berkepanjangan, banyak program menjadi terhambat,” katanya.
Rajab juga berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat membantu mencarikan solusi apabila upaya penyelesaian dari Kadin Pusat belum membuahkan hasil.
“Kang Dedi Mulyadi dikenal mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Kami berharap beliau juga bisa membantu menciptakan jalan keluar bagi konflik Kadin Jawa Barat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Karawang, Ari Susanto, mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi di provinsi yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.
“Jawa Barat merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Jakarta. Kami sangat prihatin karena keberadaan dua kepemimpinan membuat gerak organisasi dan program ekonomi menjadi tidak optimal,” katanya.
Dalam kesimpulan FGD, para Ketua Kadin kabupaten/kota meminta Ketua Umum Kadin Indonesia segera memediasi kedua kubu yang berselisih. Mereka juga mengusulkan agar kepengurusan Kadin Jawa Barat diberlakukan status quo hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Seperti diketahui, konflik di tubuh Kadin Jawa Barat melibatkan dua kubu kepemimpinan, yakni Nizar Sungkar dan Almer Faiq Rusydi. Perselisihan bermula setelah masing-masing pihak mengklaim hasil proses organisasi yang berbeda pada akhir 2025.
Almer Faiq Rusydi terpilih melalui forum di Bogor dan telah dilantik oleh Kadin Indonesia untuk masa bakti 2025–2030. Namun, kepengurusan tersebut kemudian digugat oleh kubu Nizar Sungkar yang terpilih melalui forum berbeda di Bandung.
Persoalan itu kini berlanjut ke jalur hukum. Nizar Sungkar mengajukan gugatan perdata senilai Rp20 miliar ke Pengadilan Negeri Bandung terkait pengesahan kepengurusan Kadin Jawa Barat.
