TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah, menekankan urgensi penguatan sinergi antara Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/01/2026). Dalam forum itu, Komisi IV menyimak pemaparan Perhutani sebagai BUMN pengelola kawasan hutan negara yang berperan strategis dalam pelestarian lingkungan.
Sulaeman menilai koordinasi yang solid antarinstansi perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, khususnya terkait pengawasan serta pengelolaan program sosial kehutanan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Selatan tersebut juga mengingatkan agar pengalaman buruk pengelolaan hutan di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tidak terulang di daerah lain.
“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola oleh Perhutani. Kami berharap separuhnya dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” ujar Sulaeman, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Minggu, 1 Februari 2026.
Selain itu, Sulaeman menegaskan pemanfaatan hutan harus berlandaskan prinsip kelestarian, bukan semata keuntungan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan praktik ilegal seperti pembalakan liar dan usaha tanpa izin yang berpotensi merusak ekosistem.
Menurutnya, kolaborasi kuat antara Perhutani, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar hutan tetap lestari dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.-***
