"KEBIJAKAN DATANG, DAPUR YANG PADAM"

(Cerita Sunyi di Balik Penataan Reklame Tanpa Masa Transisi)

Oleh : Mang Gana / Pengusaha Reklame / Warga Bandung

Pagi itu, mang Caca bukan nama sebenarnya berdiri lebih lama dari biasanya di depan bengkel las kecil di pinggir Kota Bandung. Tangannya memegang rokok yang tak kunjung habis, matanya kosong menatap jalan. Sudah hampir dua minggu ia tidak dipanggil kerja. Biasanya, setiap pekan selalu ada proyek rangka reklame: las, pasang, bongkar, lalu pindah ke titik lain. Kini, teleponnya sepi. “Biasana mah mun aya kerjaan reklame , sok aya nu masang gambar, ngelas tihang, ngamenten billboard. Ayeuna mah teu aya nanaon, sarepi” katanya lirih.

Caca bukan pengusaha. Ia bukan pula pengambil kebijakan. Ia hanya satu dari sekian banyak pekerja lapangan yang hidup dari denyut industri reklame. Ketika penataan reklame dilakukan tanpa masa transisi, orang seperti Ujang adalah yang pertama merasakan dampaknya.

Penataan kota memang perlu. Tidak ada yang menyangkal itu. Kota harus tertib, rapi, dan nyaman dipandang. Namun masalah muncul ketika aturan dijalankan tanpa jeda, tanpa persiapan, tanpa memberi waktu bagi mayoritas yang hidup dari sektor tersebut untuk menyesuaikan diri. Di situlah kebijakan yang niatnya baik, berubah menjadi guncangan sosial yang nyata.

Di balik setiap papan reklame, ada rantai pekerjaan yang panjang. Tukang las, teknisi listrik, sopir crane, pekerja bongkar pasang, hingga buruh harian yang dibayar per proyek. Mereka bekerja bukan dengan gaji tetap, melainkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Ketika izin berhenti mendadak dan titik reklame harus diturunkan serentak, pekerjaan ikut hilang seketika. “Kalau proyek berhenti, ya kami berhenti makan,” ujar Hendra, pekerja lapangan lainnya. Tidak ada nada berlebihan dalam suaranya. Hanya kalimat pendek yang terdengar biasa, tapi berat maknanya.

Di tingkat perusahaan, tekanan datang bertubi tubi. Kontrak dibatalkan, aset menganggur, biaya tetap terus berjalan. Dalam kondisi seperti itu, pengusaha sering dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Bukan karena ingin, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Dampak itu tidak berhenti di satu titik. Bengkel las kehilangan pesanan. , Percetakan gambar sepi order., penyedia material, jasa angkut, hingga UMKM pendukung ikut terdampak. Satu kebijakan yang dijalankan tanpa masa transisi bisa mematikan banyak mata pencaharian dalam waktu singkat.

Yang sering luput diperhatikan, sebagian besar pekerja di sektor ini tidak memiliki bantalan pengaman. Mereka bukan pegawai tetap dengan jaminan panjang, mereka adalah pekerja sektor informal. Ketika proyek berhenti, penghasilan langsung nol. Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, kontrakan, sekolah anak, dapur yang harus tetap ngebul, kondisi ini mudah berubah menjadi tekanan sosial.

Dampaknya juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Reklame selama ini menjadi salah satu media promosi yang relatif terjangkau bagi UMKM. Ketika kanal promosi ini menyempit secara tiba-tiba, biaya promosi naik. Usaha kecil makin sulit dikenal, dan daya saing ikut melemah. Ekonomi kota pun ikut tersendat, meski pelan dan nyaris tak terdengar.

Pada level kota, efeknya lebih luas lagi. Aktivitas ekonomi menurun, perputaran uang melambat, dan potensi pendapatan daerah ikut tergerus. Di saat yang sama, tekanan sosial meningkat. Pemerintah daerah berpotensi menghadapi persoalan baru, pengangguran sektoral dan meningkatnya kebutuhan bantuan sosial.

Semua ini bukan karena penataan itu keliru. Persoalannya ada pada cara. Penataan dilakukan tanpa peta jalan, tanpa masa transisi. Seperti rem mendadak di jalan menurun. Kendaraan memang berhenti, tapi penumpangnya terhuyung-huyung.

Masa transisi bukan berarti menunda aturan. Transisi adalah soal memberi waktu. Waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan investasi. Waktu bagi pekerja untuk bersiap. Waktu bagi ekosistem usaha untuk beradaptasi. Dalam kebijakan publik, masa transisi adalah bentuk keadilan sosial.

Bandung dikenal sebagai kota yang humanis. Semestinya, penataan kota juga dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Aturan perlu tegas, tetapi juga perlu bijak. Kota yang baik bukan hanya yang tampak rapi dari kejauhan, tetapi yang warganya tetap bisa bekerja dan hidup dengan layak.

Penataan reklame seharusnya menjadi proses, bukan kejutan. Dengan roadmap yang jelas, kota bisa tetap tertata tanpa harus memutus nafkah secara seketika.