Kebebasan Bertanya Bukan Alasan Mengabaikan Etika

Penulis: Dar Edi Yoga (Wartawan Senior)

Pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia Diana Valencia usai melontarkan pertanyaan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto memicu perdebatan publik. Banyak pihak menilai langkah itu sebagai pembatasan kebebasan pers. Namun di balik kontroversi ini, ada ruang penting untuk melihat kembali perilaku jurnalis dan bagaimana profesionalisme dijaga dalam forum resmi kenegaraan.

Presiden Prabowo baru saja pulang dari Sidang Umum PBB dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda, dua agenda besar yang menyangkut politik luar negeri, hubungan diplomatik, dan kepentingan strategis bangsa. Pihak Istana telah menyiapkan konferensi pers dengan fokus membahas capaian dan pesan penting dari lawatan internasional tersebut. Dalam konteks seperti ini, sangat wajar bila jalannya tanya-jawab diarahkan agar sesuai dengan topik yang telah disepakati sebelumnya.

Ketika pertanyaan yang diajukan menyimpang dari agenda utama, risiko gesekan dengan pihak penyelenggara menjadi hal yang tak terelakkan. Di sinilah kepekaan profesional jurnalis diuji. Kebebasan bertanya bukan berarti bebas mengabaikan tata acara. Wartawan dituntut membaca situasi, memahami prioritas isu, dan menempatkan pertanyaan secara tepat, baik dari sisi substansi maupun momentum.

Pertanyaan kritis tetap sah dan penting, tetapi cara penyampaiannya harus memperhatikan konteks. Mengabaikan aturan main dapat menimbulkan kesan mencari sensasi ketimbang mengejar substansi, yang pada akhirnya justru merugikan kredibilitas media itu sendiri. Kebebasan pers seharusnya diiringi disiplin, riset mendalam, dan strategi komunikasi yang matang agar pertanyaan tajam tetap relevan.

Pemerintah memang tidak boleh bersikap represif terhadap media. Ruang dialog harus tetap terbuka sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi. Namun, jurnalis pun harus melakukan introspeksi. Mematuhi aturan forum, menghormati agenda, dan menjaga kualitas pertanyaan bukanlah bentuk pembatasan, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa demokrasi yang sehat menuntut kesalingan. Pemerintah harus transparan dan siap menerima kritik, sementara wartawan perlu menjaga etika dan profesionalisme. Kebebasan bertanya bukan alasan untuk mengabaikan momen, dan kebebasan menjawab bukan dalih untuk menutup akses. Keduanya hanya akan bermakna bila dijalankan dengan saling menghargai.***