ORANG DEKAT GUBERNUR
Dalam keteranganya Ketua DPP APAK Jabar Yadi Suryadi mengatakan bahwa hasil temuan timnya di lapangan diduga telah terjadi dugaan gratifikasi plus pencatutan nama gubernur Jabar dalam proyek pengadaan PJU tahun anggaran 2025, khususnya di UPTD Cirebon, Dishub Jabar dan UPTD Garut.
Tiang PJU yang dibidik Kejati
Yadi mengungkapkan orang dekat gubernur berinisial US dan seorang dari pihak.swasta anggota sebuah organisasi.pengusaha berinisial AFR diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keduanya bertindak sebagai calo aktif dan diduga menerima dana yang jumlahnya Rp7 miliar.
Yadi menambahkan, oknum berinisial US diduga bersama AFR berkali kali melakukan pendekatan dengan seseorang dari keluarga gubernur di Garut untuk memuluskan tender proyek penerangan jalan umum (PJU) dari Dishub Jabar untuk wilayah (UPTD) Cirebon dan Garut.
Selain keduanya, Yadi mengatakan, ada sejumlah ASN berinisial TG dan DN, kemudian ada seorang anggota tim teknis pada Dishub Jabar berinisial AG yang terlibat.
“Semua pihak diduga terlibat dalam skema pengondisian tender dengan mencatut nama gubernur sebagai legitimasi,” ujarnya.
Adapun perusahaan pemenang tender untuk proyek tersebut, kata Yadi, adalah PT IDF. Transaksi gratifikasi disebut terjadi pada Agustus 2025 di sebuah tempat makan di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, dengan nilai mencapai Rp7 miliar untuk pekerjaan PJU yang dianggarkan daerah senilai Rp200 miliar.
“Yang menjual nama itu dari pihak organisasi pengusaha, bukan ASN. Informan kami menyebut transaksi sekitar Rp7 miliar (untuk fee UPTD) dari utusan YL, manajer IDF dalam pecahan 100 dolar AS kepada oknum ASN,” ucapnya.
Dugaan pelanggaran ini, kata Yadi telah dilaporkan APAK ke Kejati Jabar dengan dilengkapi berbagai barang bukti, berupa foto, tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta lima orang yang siap memberikan kesaksian terkait dugaan praktik gratifikasi tersebut.
Yadi menilai persoalan inti bukan hanya soal aliran uang, melainkan penyalahgunaan nama gubernur dalam proses pemenangan tender untuk memuluskan penunjukan mereka dalam proyek PJU di sejumlah wilayah.
“Ada indikasi bahwa ada pihak yang menjual nama gubernur dalam proyek PJU di Jawa Barat,” ujar Yadi.
Yadi menegaskan praktik pencatutan nama gubernur tersebut, mencoreng kredibilitas pemimpin daerah. “Padahal Gubernur sedang gencar melakukan program antikorupsi, tetapi di bawah justru ada oknum struktural yang melakukan hal yang bertentangan,” tutur Yadi. ***
