Sementara, menurut Atep, bupati dan DPRD katanya sudah menyetujui KBT.
Didampingi Asep Juarsa dan Wawan Beri, Atep mengatakan, saat audensi nanti, pihak Aspem Kesra harus menjelaskan detail hasil kajian KBT 2024.
“Jika hasil kajian KBT layak dengan jumlah kecamatan, termasuk calon ibu kotanya, segera publikasikan dan usulkan ke Pemprov Jabar,” ujar Atep.
Pihak PMBT, diungkapkan Atep menyayangkan Aspem Kesra tak mempublikan hasil kajian KBT yang sangat dinanti masyarakat Bandung Timur.
“Publikasi sangat penting demi transparansi apalagi saat proses KBT dan lainnya menggunakan anggaran sekitar Rp 250 juta,” sambungnya.
Kaitannya dengan KBT, pihak PMBT yang mengusungkan dan mendorongnya beban moral bagi masyarakat Bandung timur, para tokoh dan pegiat KBT.
“Jujur, kini mempertanyakan mengapa KBT mandek, jalan di tempat dan “gigit jari” tersalip daerah lain sebagai Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) di Jabar,” tutup Atep.
Diberitakan, wacana KBT yang telah didengungkan puluhan tahun sejak era Bupati Bandung Obar Sobarna (2 periode), Dadang Naser (2 perioden) dan Dadang Supriatna saat ini memasuki periode kedua kembali mencuat dan dipertanyakan.
Mencuatnya wacana KBT menyusul Kabupaten Cirebon Timur disetujui sebagai CPDOP oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi setelah melalui paripurna DPRD Jabar. Saat ini, 10 CPDOB di Jabar, termasuk Kabupaten Cirebon Timur telah diusulkan ke pemerintah pusat.
Mentoknya wacana KBT ini dipertanyakan banyak pihak, termasuk para tokoh dan pegiat KBT di wilayah timur Kabupaten Bandung.
Gegara wacana KBT tak jelas dan hanya dongeng, wilayah Kecamatan Cileunyi, salah satu dari 15 kecamatan yang diwacanakan masuk KBT kini mengemuka lebih layak bergabung ke Kota Bandung.
Kecamatan Cileunyi akan berpaling atau lebih memilih ke Kota Bandung ketimbang KBT disuarakan sejumlah tokoh masyarakat, pegiat KBT, sejumlah ketua, tokoh seni, tokoh pemuda, sejumlah BPD dan mantan BPD di Kecamatan Cileunyi.***
