TERASJABAR.ID – Setelah pihak eksekutif di Pemkab Bandung didesak segera memplubikasikan hasil kajian pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT), Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) merapatkan barisan, Rabu (16/9/2025).
PMBT, pegiat, pengusung dan pendorong KBT ini merapatkan barisan di sebuah tempat di Rancaekek untuk konsolidasi, menyamakan visi dan menyusun langkah-langkah terkait KBT yang ingin pisah dari induknya, Kabupaten Bandung.
Saat PMBT merapatkan barisan untuk urun rembuk hadir, Ketua PMBT, Atep Somantri, Sekjen, Asep Juarsa, bendahara H. Wawan Beri dan sejumlah pengurus PMBT lainnya.
Hasil pertemuan disekapati, setelah mendesak agar pihak eksekutif di Pemkab Bandung, mereka (PMBT) akan segera audensi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bandung.
“Ya, kami (PMBT) akan mengirim surat ke Aspem Kesra meminta beraudensi. Berharap pekan depan audensi bisa terlaksana,” kata Atep.
Menurut Atep, audensi dengan Aspem Kesra Kabupaten Bandung untuk meminta penjelasan mengapa hasil kajian KBT tahun 2024 tidak dipublikasikan, ada apa?
“Meski saat proses kajian KBT 2024 Aspem Kesra dijabat Ruli Hadiana dan kini berganti ke Erwin Rinaldi tak masalah karena ada dokumennya,” ungkap Atep.
Soal audensi, mengapa tidak langsung ke Bupati, Dadang Supriatna atau DPRD Kabupaten Bandung? Atep mengatakan, audensi ke Aspem Kesra karena tahun 2024 pihak yang mengundang tim Unpad, sejumlah OPD dan 15 camat di wilayah timur Kabupaten Bandung untuk melakukan pertemuan membahas hasil kajian.
