Bantuan pangan juga tetap menjadi instrumen perlindungan sosial. Realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng tahun 2025 telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat. Program ini akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk memperkuat keseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas melanjutkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus ke daerah defisit.
Sepanjang tahun 2025, FDP telah merealisasikan lebih dari 1.064 ton distribusi pangan yang didominasi komoditas beras, cabai, dan hortikultura. Skema ini kembali menjadi salah satu instrumen utama stabilisasi harga pada tahun 2026.
Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap menjadi instrumen strategis pengendalian harga di tingkat konsumen. Sepanjang tahun 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali di seluruh Indonesia. Pada tahun 2026, kegiatan ini akan digelar di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Penguatan akses pangan masyarakat juga diperluas melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di 34 provinsi yang akan terus ditambah cakupannya pada tahun 2026 sebagai wujud kemudahan akses pangan yang terjangkau kepada masyarakat.
Dari sisi pasokan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 dengan target penyerapan beras sebesar 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu ton, serta komoditas strategis lainnya.
Ketersediaan CPP ini menjadi penopang utama intervensi pasar sepanjang tahun 2026.
Sebagai penguatan pengawasan, Bapanas juga melanjutkan Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan.
