TERASJABAR.ID – Pemerintah bergerak cepat membenahi tata kelola komoditas gula nasional yang selama ini menghadapi tekanan dari sisi hulu hingga hilir.
Tak hanya soal rendahnya produktivitas, persoalan distribusi dan tata niaga yang tidak sehat juga menjadi sorotan serius.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tiga strategi utama pemerintah yang dijalankan yakni, bongkar ratun, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.
Langkah ini disampaikan Mentan Amran usai mengikuti Rapat Terbatas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, sebagai bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.
Di sektor hulu, pemerintah memulai dari persoalan paling mendasar, yakni kondisi tanaman tebu yang sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi nasional, sebagian besar tanaman tebu saat ini telah melewati usia optimal dan tidak lagi mampu menghasilkan secara maksimal.
“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80 persen itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” ujar Mentan.
Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.
“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelasnya.
