Hari ini saja (Minggu, 31 Agustus 2025) saat Presiden Prabowo menyampaikan Sikapnya atas situasi terakhir, beliau meski didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sutan Najamudin, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Waketum PDemokrat Edhi Baskoro Yudhoyono, SekJen PKS Muhammad Kholid, Ketum PGolkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PNasdem Surya Paloh, namun sekalilagi Fufufafa tak tampak batang hidungnya disana. Padahal disampaikan soal langkah tegas pencabutan Keanggotaan terhadap Anggota DPR dari Partai masing-masing yang melakukan statemen / tindakan keliru, Pencabutan beberapa kebijakan DPR-RI termasuk besaran Tunjangan Anggota DPR-RI juga Moratorium Kunjungan Kerja ke LN. Secara khusus Prabowo menyampaikan soal kebebasan perbedaan diatur dalam UN international Covinant on Civil and Political Rights Article 9 dan UU No 9 tahun 1998 tentanv Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai namun tidak anarkis, termasuk penjarahan.
Kesimpulannya, sebagaimana disampaikan juga sesaat setelah Sidang Kabinet Paripurna mendadak oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin yang didampingi Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian dan 3 Kepala Staf Angkatan (KSAD, KSAU, KSAL): Presiden saat ini tetap berada di Indonesia untuk merantau perkembangan situasi tanah air. Kemudian TNI dan Polri harus bekerja sama dan sama-sama bekerja, semua pelanggaran harua dilakukan penindakan hukum dengan tegas. BIN ditugaskan terus memantau situasi intelijen dan lapor ke Presiden pada kesempatan pertama, Mendagri mengendalikan pemerintahan daerah dan soliditas dengan pusat. Lucunya sekalilagi tidak tampak hadirnya Fufufafa dalam situasi krusial negara ini, Sungguh Terwelu. Oleh karena itu sudah benar gerakan dari SekBer Civil Society kemarin yang dengan tegas menyatakan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa
)* Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen – Jogja, Minggu, 31 Agustus 2025
