Kang DS seringkali meminta para camat dan kepala desa, Ketua RW hingga Ketua RT berkeliling untuk memastikan masyarakatnya jangan sampai ada yang tak bisa makan atau tidak memiliki beras di rumahnya.
Sebab menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Termasuk memastikan dan mendata warganya yang menderita sakit, stunting dan menderita kesulitan lainnya.
“Saya minta para kepala OPD, para camat, para kepala desa laksanakanlah pelayanan yang terbaik, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya titip, dan juga saya berpesan pada Kepala Desa, para Ketua RT dan Ketua RW harus peka terhadap lingkungan,” tutur Kang DS saat memberikan sambutan pada acara Doa Bersama, Kamis (4/9/2025) lalu.
Kasus ibu yang diduga bunuh diri bersama kedua anaknya di Banjaran tersebut, lanjut Bupati, menjadi ‘warning’ baik bagi pemerintah maupun masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya dan saling menjaga satu sama lain.
Bahkan Kang DS memberi intruksi khusus kepada para kepala desa untuk bersinergi dengan para Ketua RW dan Ketua RT guna meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta mendata warganya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sinergi di tingkat bawah inilah yang akan memastikan setiap warga tetap terpantau. Tidak ada yang mengalami kesulitan tanpa pendampingan, dan setiap masalah bisa cepat dicarikan jalan keluarnya,” kata Kang DS menegaskan.
Ia juga secara minta kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk segera mendata masyarakat yang memang benar-benar kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Saya juga menegaskan agar camat hingga perangkat desa mendata warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jika dana APBDes terbatas, segera laporkan kepada pemerintah daerah. Kami akan menyalurkan bantuan, termasuk melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat,” tutur Bupati Bandung.
Kang DS menegaskan, dalam Surat Edaran Mendagri dijelaskan bahwa pos BTT dalam APBD bukan hanya untuk kebutuhan bencana saja, namun bisa juga untuk memenuhi kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk dampak inflasi.
“Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, kita pastikan tidak ada satu pun warga Kabupaten Bandung yang terabaikan,” kata Kang DS,” tegasnya. (**)