TERASJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan kontroversial yang mewajibkan vasektomi bagi suami sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Dalam rapat koordinasi kesejahteraan rakyat di Pusdai Jawa Barat pada 28 April 2025, Dedi menyatakan kebijakan ini bertujuan mendukung program Keluarga Berencana (KB), mengendalikan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, dan memutus rantai kemiskinan.
“Berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” tegasnya.
Dedi menyoroti tingginya angka kelahiran di kalangan keluarga miskin, bahkan hingga 22 anak dalam satu keluarga, yang membebani anggaran negara, terutama untuk biaya persalinan seperti operasi sesar sebesar Rp25 juta per tindakan.
“Uang segitu bisa untuk bangun rumah sederhana,” ujarnya. Kebijakan ini menyasar pria melalui vasektomi, metode kontrasepsi permanen yang mencegah sperma bercampur dengan air mani. Dedi menegaskan tanggung jawab reproduksi tidak boleh hanya dibebankan pada perempuan.
“Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Harus laki-laki yang bertanggung jawab,” katanya.
Implementasi dan Insentif
Program vasektomi akan dimulai di beberapa wilayah, dengan jadwal setiap hari Rabu.
Dedi menawarkan insentif Rp500.000 bagi pria yang bersedia menjalani prosedur ini. Bansos seperti sambungan listrik, beasiswa pendidikan, bantuan rumah tidak layak huni, dan bantuan pangan non-tunai akan diintegrasikan dengan syarat kepesertaan KB, khususnya vasektomi.
“Ketika kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau belum, KB dulu,” ujar Dedi.
