Untuk lebih jelasnya, Terasjabar.id menyertakan surat yang ditulis Rahmat sbb:
Kepada yth : KDM gubernur jawabarat
Cc pimpinan DPRD jabar
ADVERTISEMENT
Assalamualaikum wr wb , sampurasun …!
Saya sebagai orang yang ditugasi oleh PKB menjadi ketua komisi 1 DPRD Jabar yang membidangi pemerintahan reformasi birokrasi dsb, akhir2 ini banyak mendapat pesan dari :
- Kiyai2 bu nyai pesantren dan NU juga tokoh2 Muhammadiyah dan PERSIS agar terus mengingatkan bahwa KDM itu gubernur bukan raja, dia kepala daerah yang diatur UU dalam konteks NKRI
- Para sesepuh kasundaan baik senior di AMS , DAMAS termasuk dipaguyuban Pasundan agar DPRD terus mengawal dan mengingatkan dalam fungsi pengawasannya jangan sampai KDM melampaui batas2 kenyataan dan aturan sebagai kepala daerah
- Para akademisi di berbagai kampus juga para wartawan senior meminta agar DPRD senantiasa mengawasi dan mengontrol KDM agar tidak terjerembab ke dalam situasi STAR SYNDROME lalu tanpa sadar bertindak sewenenang-wenang hingga masuk pada situasi dan peristiwa arogan dan otoriter alias merekedeweng karep sorangan ngerasa jadi raja lupa daratan bahwa dia gubernur
Demikian untuk diketahui dan dipertimbangkan sebagai pangeling-ngeling wasiat dina bebeneran
Wallahul muwafiq Ila aqwamitthoriq Wassalamualaikum wr wb,cag rampes Rahayu , Tabe ‘
Salam Baktos
Rahmat Toleng Hidayat Djati,
ketua komisi 1 dprd jabar fraksi PKB. ***
Page 3 of 3
