Terkait program Rutilahu, Fraksi PPP-Demokrat menilai bantuan dari APBD masih terlalu kecil sehingga tidak bisa menyelesaikan perbaikan rumah sesuai target. “Ini justru membebani masyarakat. Pemerintah harus mencari solusi nyata,” ucap dia
Sementara itu, program Jawara Tani, Ikah menyoroti masih terjadinya penyimpangan distribusi pupuk subsidi serta harga yang fluktuatif. Ia mendesak agar pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pendataan, distribusi, hingga pengawasan.
Program lainnya antara lain layanan kesehatan, Nata Daya, Tatapan Jati, Ajeg Timbangan, Pasar Raya program Abdi Negara dan Someah Ka Semah dinilai belum maksimal akibat belum selesainya revisi RTRW dan RDTR, serta masih lemahnya kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja lokal.
Ikah mendorong adanya Perda yang mengatur kewajiban pembangunan sumur resapan dan lubang biopori dalam setiap pendirian bangunan guna mengantisipasi bencana.***
