Menurut Mensos, selama ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih memiliki data sendiri sehingga diperlukan konsolidasi bersama.
“Kita tahu bahwa sejak Indonesia merdeka kita belum memiliki data yang tunggal yang bisa dijadikan acuan bersama,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara cepat dan akurat.
Pada sesi diskusi, salah satu peserta asal Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa pemerintah daerah menggunakan DTSEN sebagai acuan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Menanggapi hal tersebut, Mensos mengatakan data menjadi hal paling krusial dalam penyaluran program sosial.
Di akhir arahan, Mensos meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperkuat kapasitas sebagai pendamping masyarakat.
“Ini adalah suatu kehormatan, ini adalah suatu penghargaan dari negara dan sekaligus merupakan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menambah ilmu, menguatkan tekad, menjadi abdi masyarakat di tempat masing-masing,” pungkasnya.***
Sumber: Kemensos
