Dialog yang Tidak Pernah Tuntas"(Ketika Aspirasi Pengusaha Reklame Berujung Kegalauan Kebijakan )

Oleh : Subchan Daragana / Pengusaha Reklame Kota Bandung/ Anggota IPRKB

Dalam setiap kebijakan publik yang berdampak luas, dialog bukan sekadar formalitas. Ia adalah fondasi legitimasi. Tanpa dialog yang utuh, kebijakan akan kehilangan daya terimanya. Itulah yang hari ini dirasakan para pengusaha reklame di Kota Bandung, aturan berubah, dampak membesar, tetapi dialog tak pernah benar-benar tuntas.

Sejak hampir empat tahun terakhir, persoalan perizinan reklame menjadi ruang abu-abu yang melelahkan. Regulasi berganti, tafsir berubah, prosedur semakin panjang. Dalam situasi ini, para pengusaha tidak tinggal diam. Berbagai upaya dialog telah ditempuh, audiensi, pertemuan dengan dinas, komunikasi melalui asosiasi, Forum FGD, hingga meminta audensi untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD. Namun yang dirasakan di lapangan justru stagnasi. Didengar, tetapi tidak ditindaklanjuti.

Inilah problem utama dialog kebijakan hari ini, komunikasi berlangsung satu arah. Pemerintah merasa sudah membuka ruang, sementara pelaku usaha merasa hanya diminta memahami, bukan dipahami. Dialog berhenti sebagai seremonial, bukan proses deliberatif yang menghasilkan perbaikan kebijakan.

Padahal, dialog sejati seharusnya bersifat dua arah, pemerintah menjelaskan tujuan, dan pelaku usaha menjelaskan realitas. Ketika realitas diabaikan, kebijakan kehilangan konteks. Penataan kota memang penting, tetapi penataan tanpa mendengar yang ditata berisiko melahirkan ketidakadilan baru.

Dalam konteks Perda dan Perwal Reklame terbaru, dialog seharusnya menjawab pertanyaan mendasar, "apakah regulasi ini realistis diterapkan? Apakah masa transisinya memadai? Apakah dampak ekonominya sudah dihitung secara serius?". Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung.

Lebih dari 130 pengusaha reklame sebagian besar pelaku usaha lokal , hari ini berada dalam posisi berhadapan dengan realitas tanpa kepastian. Proyek tertahan, izin tersendat, dan biaya operasional terus berjalan.

Ketika dialog tidak menghasilkan solusi, ketidakpastian berubah menjadi ancaman nyata, PHK, runtuhnya rantai usaha, dan melemahnya ekonomi keluarga.

Di sinilah peran DPRD kembali dipertanyakan. Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya menjadi jembatan dialog yang efektif antara eksekutif dan masyarakat terdampak. Namun ketika dialog tidak kunjung berbuah kebijakan korektif, publik berhak bertanya, "apakah fungsi representasi berjalan sebagaimana mestinya?".

Dialog yang tidak tuntas juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Pelaku usaha merasa terasing di kotanya sendiri. Mereka patuh pajak, mengikuti aturan, tetapi tidak merasa dilibatkan secara bermakna. Ketika ini terjadi, kepercayaan terhadap proses kebijakan perlahan terkikis.

Bandung dikenal sebagai kota kreatif, kota dialog, kota dengan tradisi intelektual yang kuat. Ironis jika dalam urusan kebijakan ekonomi lokal, dialog justru mandek di ruang formal, tanpa tindak lanjut nyata. Kota yang sehat bukan hanya yang rapi secara visual, tetapi yang mampu mendengar denyut warganya.

Dialog tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban administratif semata. Ia harus menjadi proses korektif yang hidup. Ketika sebuah kebijakan memunculkan resistensi luas dan keresahan kolektif, itu bukan tanda pembangkangan, melainkan sinyal bahwa dialog perlu diperbaiki.

Para pengusaha reklame tidak meminta perlakuan istimewa. Yang diminta sederhana, ruang dialog yang jujur, terbuka, dan berujung pada solusi. Aturan yang jelas, masa transisi yang manusiawi, dan kepastian usaha yang memungkinkan mereka bertahan dan berkontribusi bagi kota.

Jika dialog terus dibiarkan tidak tuntas, maka kebijakan akan terus dipersepsi sebagai tekanan, bukan penataan. Dan ketika dialog gagal, yang lahir bukan kepatuhan, melainkan kelelahan sosial.

Sudah saatnya dialog kebijakan di Kota Bandung dikembalikan ke esensinya, mendengar untuk memperbaiki, bukan sekadar menjelaskan untuk membenarkan. Karena kota yang besar bukan kota yang paling keras aturannya, tetapi kota yang paling dewasa dalam berdialog.***