TERASJABAR.ID – Halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung) yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi ruang dialog spontan.
Di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Rabu (11/2/2026), Ketua Komisi XIII Willy Aditya dihampiri sekelompok mahasiswa yang tengah mengikuti program Istura (Istana untuk Rakyat).
Tanpa protokoler yang kaku, percakapan pun mengalir terbuka.
Seorang mahasiswa dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) menyampaikan aspirasi terkait konflik agraria di daerah asalnya.
Ia tidak membahas persoalan kampus, melainkan dugaan pelanggaran hak masyarakat adat yang berujung kekerasan.
Dengan nada bergetar namun tegas, mahasiswa tersebut mempertanyakan peran negara dan DPR dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.
“Bapak ini di Komisi XIII melindungi HAM. Kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali masyarakat adat berkonflik dengan PT (perusahaan), tapi masyarakat adat itu tidak dapat kepastian HAM,” ujar sang mahasiswa.
Ia bahkan mencontohkan situasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang disebutnya minim kehadiran negara.
Suasana semakin serius ketika ia mengungkap adanya korban fisik dalam konflik tersebut.
Menurutnya, tindakan kekerasan oleh pihak perusahaan terjadi, sementara aparat yang seharusnya hadir justru tidak terlihat.
Menanggapi hal itu, Willy Aditya tidak bersikap defensif. Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut justru mengapresiasi keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia menyebut laporan serupa juga datang dari wilayah lain seperti Luwu, Sulawesi Selatan.
Willy berjanji akan menindaklanjuti aduan tersebut melalui mekanisme pengawasan DPR.
Ia bahkan mengundang para mahasiswa untuk membawa data lengkap ke Senayan guna dibahas lebih lanjut.
Pertemuan spontan itu pun menjadi cerminan bahwa ruang dialog antara rakyat dan wakilnya tetap terbuka.-***
