TERASJABAR.ID – Pemilik sekaligus ketua Birmingham City, Tom Wagner, Rabu lalu, menegaskan bahwa
kesepakatan pembagian pendapatan antara Liga Premier dan Liga Sepak Bola Inggris (EFL) tak boleh merusak daya saing liga utama.
Wagner, –yang bersama legenda NFL Tom Brady membeli Birmingham pada 2023– menilai Liga Premier masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan pemasukan global.
Menurutnya, hal ini pada akhirnya akan menguntungkan seluruh struktur sepak bola Inggris.
Saat ini EFL belum mencapai kesepakatan karena menuntut kontribusi lebih besar untuk menjaga keberlanjutan piramida sepak bola.
Kesenjangan finansial antara Liga Premier dan Championship bahkan sudah melebar hingga lebih dari £5 miliar (sekitar $6,74 miliar).
BACA JUGA: Minta Maaf Usai Gol Bunuh Diri, Richard Ríos Dapat Dukungan Fans Benfica Setelah Kalah dari Chelsea
Wakil ketua West Ham, Karren Brady, sebelumnya menyebut bahwa Liga Premier sudah memberikan “tawaran yang besar dan kredibel” kepada EFL, namun klaim ini dibantah EFL.
Negosiasi pun masih berlangsung.
Wagner menekankan bahwa klub-klub top berhak mempertahankan nilai kompetitif mereka.
“Kami ingin melihat piramida lebih kuat, tapi jangan sampai puncaknya kehilangan daya saing. Liga Premier harus tetap menjadi merek bernilai tinggi dan kompetitif secara global,” ujarnya di konferensi bisnis olahraga Leaders.
Ia berharap peningkatan nilai Liga Premier dapat memperluas arus pendapatan tanpa harus membebani pemain dengan lebih banyak laga ataupun menaikkan harga tiket.
Menurutnya, masih ada miliaran calon penonton di seluruh dunia yang belum tersentuh secara langsung maupun tidak langsung.
“Dengan mengembangkan produk agar bisa menjangkau audiens lebih luas dan melalui beragam format konten, sepak bola Inggris bisa terus tumbuh secara global,” jelas Wagner.
Sejauh ini, Liga Premier telah mengalokasikan £1,6 miliar ($2,16 miliar) dari siklus siaran 2022–2025 untuk mendukung piramida sepak bola.
Jika kebuntuan dengan EFL berlanjut, regulator independen baru (IFR) yang dibentuk pemerintah Inggris berhak memaksakan kesepakatan, meski penerapannya mungkin butuh waktu.-***
