Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABM) tengah menyelesaikan pilot project trotoar ramah disabilitas di kawasan Taman Lalu Lintas.

Proyek percontohan ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan ruang kota yang lebih inklusif sekaligus multifungsi, sejalan dengan visi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam merevitalisasi infrastruktur kota yang humanis dan partisipatif.

Kepala DSDABM Kota Bandung, Didi Ruswandi menjelaskan, proyek ini tidak sekadar membangun trotoar, tetapi juga merancangnya agar bisa menjadi jalur yang nyaman untuk aktivitas fisik seperti jogging, sekaligus memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetap terjamin.

“Kalau dulu trotoar-trotoar di Kota Bandung umumnya tidak menggunakan material aspal. Wali kota pak Farhan, mengarahkan agar trotoar bisa multifungsi. Salah satunya agar bisa dipakai jogging, dan dari kajian, material aspal itu lebih nyaman digunakan dibanding beton,” ujar Didi, di Taman Lalu Lintas, Selasa (1/7/ 2025.)

Tes Terstandar Daerah jalur prestasi diikuti oleh 1.635 peserta dari seluruh wilayah Kota Bandung digelar di 20 SMP Negeri.

Para siswa memperebutkan kuota terbatas, yakni hanya 10 persen dari total kapasitas penerimaan siswa baru di SMP negeri.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan meninjau langsung pelaksanaan tes di SMPN 5 dan SMPN 2 Bandung. Sedangkan, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meninjau pelaksanaan tes di SMPN 9 dan SMPN 2 Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan apresiasi atas kesiapan sekolah serta semangat para peserta dan orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka mengikuti seleksi.

Sebanyak 600 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan diturunkan dalam operasi malam yang digelar Minggu (28/06/ 2025) dini hari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, patroli ini menjadi penegas bahwa Kota Bandung tidak memberi ruang bagi aksi premanisme dan kekerasan jalanan.

“Kami melepas patroli gabungan skala besar pertama tahun ini. Para pelaku kekacauan sudah mulai teridentifikasi dan akan segera ditangkap. Patroli ini juga merupakan bentuk pencegahan dan pesan kuat bahwa kejadian seperti itu tidak boleh terulang di Kota Bandung,” ujar Farhan.

Selain itu, menjelang masa libur sekolah dan lonjakan wisatawan, Pemkot Bandung ingin memastikan situasi tetap kondusif. Menurut Farhan, kota ini saat ini menjadi tujuan utama wisata, termasuk bagi tamu-tamu penting dari dalam dan luar negeri.

Penandatanganan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dalam acara “Dream Festival 2025” digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu (29/06/ 2025).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kerja sama ini merupakan komitmen nyata untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang menjamin hak, kenyamanan, dan perlindungan bagi anak-anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.

“Hari ini Pemkot Bandung menandatangani MoU bersama Save the Children. Kami mulai menyusun roadmap agar Bandung menjadi kota ramah anak dan inklusif. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi jadi tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, saat ini Kota Bandung mulai melakukan berbagai upaya konkret, salah satunya dengan membangun infrastruktur publik yang ramah anak dan disabilitas.

TERASJABAR.ID – Mantan anggota DPR RI dan DPRD Jabar Eka Santosa menyesalkan ucapan Ketua Bappeda Jabar yang mengatakan bahwa wacana pemecahan provinsi Jabar adalah hoaks atau bohong.

Menurut Eka, ucapan seperti itu bukan hanya tidak pantas melainkan sudah masuk pelanggaran etika. Harusnya, Kepala Bappeda Dedi Mulyadi bijaksana dengan tetap menerima masukan.

Apa yang disampaikan Ketua Komisi Satu DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati benar, seharusnya Bappeda mengkaji secara akademis apakah wacana itu  akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau seperti itu jelas harus diapresiasi.

Eka yang pernah menjadi “pejuang” terwujudnya daerah otonomi seperti Cimahi, KBB, Tangsel mengatakan, pemecahan wilayah yang perlu segera diwujudkan bukan tingkat provinsi tetapi kabupaten dan kota. Sejak Gubernur masih dijabat Ridwan Kamil, sudah ramai dibahas dari 27 kabupaten/kota di Jabar akan dimekarkan menjadi 40 an kabupaten/kota.

Menurut Eka, berdasarkan fakta, daerah baru hasil pemekaran umumnya berkembang, minimal lebih bagus dibanding sebelumnya. Sebagai contoh Pangandaran. Setelah pisah dari Ciamis, sekarang bisa disaksikan faktualnya sudah maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Kala kita ke Ibu Kota Pangandaran sudah berkembang, rumah sakit daerah cukup besar dan bagus, jalan, sarana pendidikan jauh lebih baik.

TERASJABAR.ID – BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Barat (Jabar) menegaskan wacana pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi merupakan hoaks atau kabar bohong.

Pernyatan Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi ini langung ditanggapi Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati yang meminta Kepala Bappeda tidak serta merta menyatakan aspirasi tersebut sebagai kabar bohong atau hoaks. Dia mengajak Ketua Bappeda Dedi Mulyadi untuk mengkaji secara akademis aspirasi tersebut.

Rahmat mengatakan, seharusnya adanya aspirasi yang menyatakan pemecahan wilatah provinsi Jabar tetap ditampung dan dipetakan kemudian dikajisecara akademik sehingga Pemrov dan DPRD Jabar mendapat hasil kajian yang komprehensif dan obyektif.

Siapa sosok Dedi Mulyadi yang saat ini dipercaya menjadi orang nomor satu di Bappeda tersebut. Dedi adalah alumni STPDN tahun 1999 dan melanjutkan ke Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri lulus tahun 2008. Dalam berkarir di pemerintahan, Dedi memulai dari bahawah yakni sebagai Sekretaris Kelurahan Kota Kaler antara tahun 2005-sampai 2007.

Setelah dua tahun menduduki jabatan sekretaris kelurahan, Dedi kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jatinangor, hanya dua tahun di sini kemudian diagkat mejadi Kepala Sub Bagian Program Bappeda Kab Sumedang.

Karir Dedi terus melejit. Dia ditarik ke BKD Jabar sebagai Kepala Sub Bidang Perpindahan dan Adimistrasi Kepegawaian BKD Jabar, lalu Kepala Sub Bidang Kompetensi dan Kinerja pada Bidang Pengembangan Karir BKD Jabar. Berkarir di BKD Jabar cukup lama sampai akhirnya dipercaya menjadi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Jabar tahun 2020 sampai 2023.

Dedi Mulyadi akhirnya sejak tahun 2023 sampai sekarang menduduki jabatan Kepala Bappeda Jabar setelah menggantikan pejabat sebelumnya.

Di LHKPN KPK, Dedi Mulyadi terakhir melaporkan harta kekayaan pada akhir Desember 2023 Ketika masih menjadi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Jabar tahun 2023 yakni sebesar Rp756 juta. ***

Menurut Rahmat, seharusnya Kepala Bapeda Jabar tetap menampung aspirasi dan memetakan, kemudian melakukan pengkajian secara akademik agar Pemrov dan DPRD mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan obyektif.

Dalam mencermati dinamika demokrasisasi perkembangan pembangunan, Rahmat  mengatakan, hendaknya dinsmika ini bisa dikelola secara bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan dan perlindungan.

Anggota Pansus RPJMD Susanto Triyogo A, S.ST., MT mengatakan RPJMD Kota Bandung yang dibahas diantaranya Misi 1 meningkatkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul.

Menurut Susanto, pembahasan pada Misi 1 saat ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang nyata di tengah masyarakat.

“Kualitas hidup warga tak cukup hanya didekati melalui indikator makro, melainkan harus diturunkan secara tajam ke isu-isu fundamental,” ujar Susanto.

Contohnya masalah stunting yang masih tinggi, yang seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan manusia sejak usia dini.

“Itu adalah salah satu tujuan didirikannya BUMD yakni memberi sokongan untuk peningkatan keuangan daerah. Untuk bisa mencapai hal itu, tentunya tata kelola dari BUMD harus benar-benar diperhatikan jangan sampai salah urus,” ujar Yod.

Untuk itu, lanjut Yod, fungsi pengawasan harus lebih diperkuat lagi agar tata kelola BUMD berjalan dengan baik. “Bahkan diperlukan pengawasan dari BPK,” ujar Yod.

Selain itu, menurut Yod, saat ini mendesak juga untuk dilakukan kajian mendalam yang transparan dan objektif terkait keberadaan dan kelangsungan hidup BUMD di jajaran Pemprov Jabar. “Harus mulai dipisah dan dipilah mana BUMD yang bisa berlanjut, mana BUMD yang yang perlu perbaikan, mana BUMD yang perlu digabung dan mana BUMD yang harus dibubarkan,” terang Yod.

Yod Mintaraga yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar saat ini ikut membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pembinaan BUMD. “Saya ditugaskan pimpinan untuk membahas Ranperda Pembinaan BUMD di Panitia Khusus (pansus) 8,” ujarnya.

Seperti diketahui, melalui rapat paripurna akhir Mei 2025 lalu, DPRD Jabar membentuk empat Pansus) yakni Pansus V, VI, VII dan Pansus VIII.

Pansus V membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Pansus VI membahas Ranperda tentang Penyelenggaran Kependudukan, Pansus VII membahas Ranperda tentang Perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pansus VIII membahas Ranperda tentang Pembinaan Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pimpinan DPRD Jawa Barat telah menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi dengan Nomor 1338/KPG.19.03/DPRD, tanggal 21 Mei 2025, Hal: Permohonan Usulan Anggota Pansus. Masa kerja  keempat pansus ini dimulai pada 26 Mei 2025. Anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam keanggotaan Pansus agar dapat memprioritaskan kegiatan Pansus.

Perbaikan Kinerja BUMD

Lebih jauh Yod menyebutkan, pembahasan ranperda BUMD tersebut diharapkan menghasilkan peraturan daerah yang dapat meningkatkan kinerja BUMD di Jawa Barat. “Sudah menjadi informasi umum bahwa kinerja BUMD di lingkungan Pemprov Jabar ini kan masih sangat perlu untuk dibenahi,” ujar Yod.

Bahkan dari pengamatan para ahli di Jawa Barat, dari puluhan BUMD yang ada di lingkungan Pemprov Jabar, hanya dua BUMD yang dinilai menunjukkan performa baik dan mampu memberikan sumbangsih untuk memperkuat PAD Jawa Barat.

“Ini tentu tidak bisa kita biarkan seperti ini terus menerus. Bagaimanapun peran BUMD itu walau bukan seperti swasta murni namun mereka tidak boleh menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah,” ujar Yod.*

TERASJABAR.ID – Mau mutasi kendaraan berupa sepeda motor dari Cimahi ke Kota Bandung selain membutuhkan waktu 4 sampai 5 bulan, juga butuh kesabaran, ketabahan dan harus punya waktu luang.

Pengalaman ini disampaikan seorang warga Cimahi yang akan memutasikan kendaraan sekaligus balik nama kendaraan di Samsat Pajajaran Bsndung.

Perjuangan dimulai pertengahan bulan Maret dengan mendatangi Samsat Cimahi. Di sini butuh 3 hari untuk cek fisik kendaraan, pengambilan berkas kemudian memasukan berkas tersebut ke bagian mutasi keluar kendaraan.

Setelah menunggu 4 jam baru dipanggil dan diharuskan membayar sebesar Rp150.000. Setelah membayar kembali ke bagian mutasi keluar menunggu lagi. 

Beberapa lama kemudian dipanggil lagi dan ternyata hanya diberi resi untuk menunggu satu bulan.

Bulan berikutnya, kembali kesabaran diuji. Datang ke kantor Samsat di bagian mutasi keluar jam 09.00. Setelah menunggu 5 jam lebih kemudian dipanggil untuk mengambil berkas mutasi. Masih belum kelar juga karena setelah itu masih diharuskan ke kantor BPKB yang letaknya di bagian belakang kantor Polres Cimahi.

Petugas BRI hanya sendiri sehingga untuk bayar bpkb harus antre berjsm jam

Perjuangan berikutnya di Kantor BPKB Bandung di Jalan Soekarno Hatta Bandung. Di sini perjuangan awal adalah melakuksn tes fisik kendaraan. Karena ingin cepat maka datang seusai solat subuh.