Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.
KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. “Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” kata KDM.
Ia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan.
Menurutnya, beberapa organisasi perangkat daerah di Jawa Barat harus “puasa” dari program-program yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda strategis pembangunan.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” jelasnya.
KDM juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya. Pemdaprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah.
Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” katanya.
